TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratusan massa buruh mengepung kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (1/5/2023) siang.

Ratusan buruh ini tergabung dari beberapa organisasi buruh. Seperti, Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) 

Kemudian, Federasi Serikat Pekerja, SPJ, serta driver ojek online.

Salah satu buruh menyoroti PD Terminal Daya Makassar.

Menurutnya, pihak PD Terminal Daya tidak memperhatikan pedagang kaki lima di sekitaran terminal daya.

"PD Terminal Daya menindas pedagang kecil yang menggunakan kios-kios di sana," katanya.

Baca juga: May Day, Ratusan Buruh Kepung DPRD Sulsel: Rezim Jokowi-Maruf Gagal

"Serta pemerintah lalai dalam melakukan pengawasan, sehingga lebih banyak kendaraan yang ada di luar Terminal Daya dibanding di dalam Terminal," sambungnya.

Akibat banyaknya kendaraan sewa atau mobil sewa mangkal di luar Terminal Daya, sehingga membuat pendapatan pedagang kecil berkurang.

"Kita minta ketegasan pemerintah agar membuat regulasi yang lebih jelas dan tegas  untuk melindungi pedagang kecil di dalam Terminal Daya," tegasnya

Serta melibatkan buruh dalam pengawasan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, ratusan massa buruh mengepung kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (1/5/2023) siang.

Tampak ada empat mobil komando yang digunakan sebagai panggung orasi.

Empat mobils itu, dua di antaranya mobil truk dan dua mobil pickup.

Satu truk dijadikan pusat panggung orasi.

Silih berganti buruh menyampaikan orasi dan tuntutannya.

"Kami menuntut keadilan baik di DPRD, Pemerintah dan rezim Jokowi-Ma'ruf," teriak orator.

Dia menganggap beberapa regulasi dan peraturan tidak pro terhadap buruh.

"Jokowi-Ma'ruf gagal. Kita jagan sampai kita dibodoh-bodohi lagi oleh oligarki," ucapnya.

Selain itu, mereka juga menuntut Omnibus Law dicabut. Sebab tidak sesuai keinginan rakyat. (*)