Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Prof Jamaluddin Jompa terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Australia (Ikama) Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2023-2028.
Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) ini terpilih sebagai ketua Ikama Sulsel untuk kali kedua.
Sebelumnya, Prof Jamaluddin Jompa menjabat pada periode 2016-2021.
Pria berusia 55 tahun ini terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Besar (Mubes) Ikama Sulsel di Unhas Hotel & Convetion, Jumat (17/2/2023) malam.
Mubes ini terlaksana secara hybrid, sekira 90 orang hadir secara luring dan 70 orang melalui zoom.
"Prof Jamaluddin Jompa terpilih kembali (ketua Ikama Sulsel), anggota masih meminta kesediaan beliau untuk lanjutkan kepengurusan periode kedua," kata presidium Mubes Ikama Sulsel, Ilham Alimuddin.
"Terpilih aklamasi, meski tetap ada pengusulan sesuai mekanisme organisasi," tambahnya.
Ilham menjelaskan, seyogyanya Mubes dilaksanakan pada 2021.
Namun, pandemi Covid-19 sehingga harus diundur.
"Mubes Ikama Sulsel baru dilaksanakan karena pandemi, jadi tertunda sehingga baru ini bisa dilaksanakan lagi," jelasnya.
Ikama Sulsel sudah terbentuk sejak tahun 2000-an.
Jumlah anggota terdaftar sebanyak 300-350 orang.
Baca juga: Kolaborasi Unhas dan USN Kolaka Sosialisasikan Sekolah Pascasarjana Kelas Kerjasama
Baca juga: Siang Ini, Webinar IKAMA Sulsel Bahas Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi: Siapkah Kita?
Di luar tersebut masih banyak orang yang menempuh pendidikan di Australia, hanya saja belum mendaftar.
Ikama Sulsel memiliki peran untuk membantu hubungan dengan Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Makassar, baik secara umum dan khusus dengan Pemerintah Australia.
Misalnya, membantu beasiswa. Mendampingi para kandidat kalau butuh pendampingan yang akan dapat beasiswa.
Selain itu, untuk bangun jaringan antarsesama alumni.
Kemudian, melakukan kerja-kerja pengabdian kepada masyarakat sesuai keilmuan.
"Kami juga aktif di beberapa kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian terkait bidang keilmuan dari alumni. Bantu sekolah perahu di Pangkep dari dana diberikan Pemerintah Australia," pungkasnya.(*)