Bendahara negara itu menuturkan, tekanan global memang mulai mereda di tiga bulan terakhir tahun 2022, meski demikian tetap ada risiko global yang perlu dicermati pemerintah.

Hal ini untuk mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian global.

Seperti pada tekanan inflasi global yang terindikasi mulai berkurang, namun masih tetap di level tinggi seiring masih tingginya harga energi dan pangan, berlanjutnya gangguan rantai pasokan, serta masih ketatnya pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa.

Sejalan dengan itu kondisi inflasi yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju diperkirakan mendekati titik puncaknya dengan suku bunga yang masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023.

Sementara itu, kepastian pasar keuangan global juga mulai berkurang, sehingga berdampak positif pada negara berkembang dengan meningkatnya aliran modal global dan berkurangnya tekanan pelemahan nilai tukar.

Sri Mulyani pun memastikan, bersama otoritas keuangan lainnya yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus memperkuat koordinasi dan tetap menjaga kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global.

"Dalam merespons potensi riisko yang kemungkinan terjadi di depan, dalam hal ini, kami akan terus menyiapkan coordinated response dalam memitigasi risiko-risiko yang muncul dari kondisi pemburukan ekonomi global dan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan domestik," jelasnya.