Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Isnayani.
“Kami Fraksi PKS DPRD Sulsel tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah,” kata Isnayani.
Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak sesuai tagline pemerintah untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat.
Kenaikan harga BBM justru memberi pukulan bagi ekonomi rakyat.
Selain itu, kata Isnayani juga berdampak bagi daya beli masyarakat yang saat ini belum pulih dari pandemi corona.
“Karena itu, kami dari Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini,” ujar legislator Sulsel asal Bulukumba itu.
Ia menyebut ada enam alasan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pertama, dana subsidi dalam anggaran APBN 2022 sudah direvisi dengan asumsi harga ICP dari USD 63 menjadi USD 100 per barel.
Menurutnya, yang tertuang dalam Perpres Nomor 98/2022, yaitu 208,9 triliun untuk subsidi dan Rp301,1 triliun untuk kompensasi.
Kedua, pemerintah tidak amanah dan lalai dalam memastikan subsidi BBM ini tepat sasaran.
Kebijakan pemerintah, bertentangan UU No 30/2007 dalam pasal 7 ayat 2 bahwa pemerintah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
“Seharusnya subsidi ini hanya diberikan masyarakat tidak mampu,” katanya.
Ketiga, persentase kenaikan BBM yang besar secara tiba-tiba yang melewati batas psikologis masyarakat.
Sebanyak 30 persen ini adalah angka besar dan menjadi penyebab naiknya harga barang-barang karena BBM adalah komoditas primer berpengaruh terhadap sektor ekonomi secara keseluruhan.
Keempat, masyarakat yang belum pulih benar dari dampak pandemi dan sangat rentan terdampak kenaikan BBM ini dari segi daya beli.
Kelima, dampak ikutnya inflasi akan menyebabkan naiknya harga-harga barang.
“Kenaikan BBM sebesar 30 persen akan menaikkan inflasi sebesar 3,6 persen,” katanya.
Inflasi pada Juli 2022 telah mencapai 4,94 persen, kenaikan harga BBM ini akan mengakibatkan angka inflasi hingga akhir tahun bisa menembus 7-8 persen.
Keenam, menaikan BBM akan berpengaruh pada harga pangan.
Inflasi di bulan Juli 2022 pada kelompok inflasi pangan sudah mencapai 11,5 persen.
“Kenaikan BBM tentu akan memperparah naiknya harga pangan,” katanya.
Janji Buat Gerakan Penolakan Secara Massif
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Di Makassar, kader partai berlambang dua bulan sabit mengapit padi itu berunjuk rasa di dua tempat. Pertama, di Jl AP Pettarani dikomandoi oleh Ketua DPD PKS Makassar Anwar Faruq.
Kemudian di Jl Perintis Kemerdekaan dikomandoi Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid.
Layaknya unjuk rasa mahasiswa, kader PKS itu membawa spanduk bertuliskan PKS menolak kenaikan harga BBM Subsidi.
Jangan bikin rakyat tambah sengsara.
Spanduk itu dipasang di badan mobil truk yang parkir di pinggir jalan.
Sebagian kader juga memegang spanduk membentangkan di pinggir jalan.
Selain spanduk, kader PKS juga membawa bendera merah putih dan bendera PKS.
Amri Arsyid mengatakan PKS akan terus melakukan aksi tolak kenaikan harga BBM bersubsidi sampai diturunkan.
“Kami tidak tega melihat rakyat disusahkan dan disengsarakan akibat kenaikan harga BBM ini,” kata Amri Arsyid.
Meskipun sebagian orang berbicara tidak ada gunanya aksi karena harga sudah naik, kata Amri, PKS dan rakyat harus tetap menyuarakan.
“Suara rakyat tetap harus kita gemakan sampai kapanpun sampai ada perubahan yang signifikan bagi kepentingan rakyat,” ujarnya.
PKS akan membuat gerakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM semakin massif.
Bukan hanya unjuk rasa di jalanan dan meramaikan sosial media, tetapi setiap kantor cabang PKS di seluruh kabupaten kota akan dipasangkan spanduk tolak kenaikan harga BBM.(*)