Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Isnayani.
“Kami Fraksi PKS DPRD Sulsel tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah,” kata Isnayani.
Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak sesuai tagline pemerintah untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat.
Kenaikan harga BBM justru memberi pukulan bagi ekonomi rakyat.
Selain itu, kata Isnayani juga berdampak bagi daya beli masyarakat yang saat ini belum pulih dari pandemi corona.
“Karena itu, kami dari Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini,” ujar legislator Sulsel asal Bulukumba itu.
Ia menyebut ada enam alasan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pertama, dana subsidi dalam anggaran APBN 2022 sudah direvisi dengan asumsi harga ICP dari USD 63 menjadi USD 100 per barel.
Menurutnya, yang tertuang dalam Perpres Nomor 98/2022, yaitu 208,9 triliun untuk subsidi dan Rp301,1 triliun untuk kompensasi.
Kedua, pemerintah tidak amanah dan lalai dalam memastikan subsidi BBM ini tepat sasaran.
Kebijakan pemerintah, bertentangan UU No 30/2007 dalam pasal 7 ayat 2 bahwa pemerintah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
“Seharusnya subsidi ini hanya diberikan masyarakat tidak mampu,” katanya.
Ketiga, persentase kenaikan BBM yang besar secara tiba-tiba yang melewati batas psikologis masyarakat.
Sebanyak 30 persen ini adalah angka besar dan menjadi penyebab naiknya harga barang-barang karena BBM adalah komoditas primer berpengaruh terhadap sektor ekonomi secara keseluruhan.