Baca tanpa iklan
"Kebijakan ini hanya akan menambah deretan masyarakat miskin di Indonesia," ujarnya.
Ia menyebutkan, jumlah masyarakat miskin saat ini sebesar 26,16 juta jiwa per Maret 2022.
Jumlah ini meningkat 11 juta dari tahun sebelumnya yang hanya 26,5 Juta Jiwa.
"Hal tersebut terjadi salah satunya karena dampak dari Covid-19," katanya.
Pria asal Kabupaten Barru itu menjelaskan, masyarakat Indonesia saat ini belum sembuh dari pandemi Covid-19.
Namun, pemerintah malah menambah pukulan kepada masyarakat dengan ingin menaikkan harga BBM Subsidi.
Tentunya itu berpotensi membuat masyarakat semakin sulit dalam memenuhi kebutuhannya.
Padahal alasan pemerintah terhadap kuota BBM subsidi sudah hampir habis.
"Bukan salah masyarakat, namun pemerintahlah yang tidak becus dalam melakukan kontrol terhadap penyaluran BBM subsidi tepat sasaran," jelasnya.
Ia menyarankan, agar penyaluran BBM Subsidi efektif yaitu mensinergikan data Samsat dengan pertamina untuk mendeteksi masyarakat yang tidak berhak mendapatkan BBM subsidi.
Misalnya memiliki mobil lebih dari satu dan memiliki mobil mewah ditandai dengan pembayaran pajak yang tinggi.
Jika ini bisa dimaksimalkan, kata dia, sangat efektif untuk mengurangi potensi defisitnya kuota BBM Subsidi.
Sehingga masyarakat tidak perlu ikut menderita akibat kebijakan yang menurutnya keliru.
"Terlepas dari itu semua, kami dari Badko HMI Sulselbar menyatakan dengan tegas dan akan terus berada pada barisan terdepan untuk menolak kenaikan harga BBM subsidi," tegasnya. (*)