Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan pengurus Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) melakukan unjuk rasa di Makassar, Senin (29/8/2022).
Mereka berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).
Ada dua titik tempat massa aksi berunjuk rasa.
Pertama di bawah Fly Over Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
Tepat di perempatan di bawah fly over, pengurus Badko HMI Sulselbar secara bergantian berorasi di atas mobil komando.
Mereka membawa tiga bendera berwarna hijau hitam bertuliskan HMI.
Sambil berorasi, mereka juga membakar ban tepat di tengah jalan.
Sempat terjadi kemacetan di bawah fly over tersebut.
Sejumlah polisi juga berdiri dan mengatur lalu lintas di bawah fly over.
Setelah beberapa saat berorasi di bawah fly over, sejumlah massa aksi pun naik ke mobil komando dan bergeser ke depan gedung DPRD.
Sebagian berjalan kaki membawa bendera, dan juga sebagian menggunakan sepeda motor.
Saat tiba di depan gedung DPRD Sulsel, pintu pagar tertutup rapat.
Di pintu tersebut juga terlilit kawat.
Sesekali massa aksi memukul dan mencoba mendobrak pintu gerbang tersebut, namun gagal.
Mobil komando berhenti di depan pintu gerbang lalu secara bergantian berorasi.
Jenderal Lapangan Muh Waliyuddin menyampaikan tuntutannya menggunakan pengeras suara dari atas mobil komando.
Kabid PTKP Badko HMI Sulselbar itu mengatakan ada tiga tuntutannya dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Pertama adalah menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, kenaikan harga BBM akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat.
"Utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Covid-19," katanya dengan suara lantang.
Kedua, kata Waliyuddin, massa aksi meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.
Serta tuntutan terakhir yakni mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan.
"Kami minta penegakan hukum yang adil dan transparan ditegakkan dari hulu ke hilir," ujarnya. (*)