Baca tanpa iklan
Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com Muhammad Saukymaulana
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite terus bergulir.
Pemerintah, disebut-sebut akan menaikkan harga BBM bersubdi ini ke angka Rp 10.000 per liter.
Semulanya, untuk harga satu liter Pertalite dibandrol dengan harga Rp 7.650 per liter.
Indikasi melonjaknya harga Pertalite, kata Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan disebabkan beban subsidi energi yang menyentuh angka Rp 502 triliun.
Mendengar isu tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam/HMI Cabang Makassar, Muhammad Arsy Jailolo angkat bicara.
Arsy mengatakan, di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, isu kenaikan BBM bersubdi menjadi pukulan berat untuk masyarakat.
“Di tengah belum pulihnya perekonomian masyarakat, ini bukan suatu hal yang mudah. Kenaikan ini bukan tidak mungkin akan berefek pada kenaikan pangan dan kebutuhan hidup yang lain,” katanya, Senin (22/8/2022).
Arsy menambahkan, perlu ada alasan jelas dari pemerintah sebelum kebijakan ini diteken.
Bahkan, menurut mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini, dampak dari kenaikan Pertalite bisa melambungkan cost kehidupan warga Makassar.
Sehingga menurut Arsy, Pemerintah Kota Makassar harus turun gunung mengawal pembatalan kebijakan tersebut.
“Bagi kami, pemerintah belum dapat merasionalisasikan alasan menaikkan Pertalite. Selain daripada itu, dampaknya akan menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan industri. Pemerintah kota wajib menyuatakan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
“Harusnya MPR-RI harus menekan presiden dan jajarannya khususnya mentri terkait, untuk tetap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi,” tambahnya.
Lanjut, Arsy mengatakan HMI Cabang Makassar tidak akan diam soal kenaikan harga Pertalite yang santer dibicarakan.
Tidak menutup kemungkinan, dalam waktu dekat, dirinya akan melakukan aksi penolakan.
“Inshallah aksi adalah jalan terakhir untuk mengingatkan para elit,” katanya.