Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kisruh antara Wali Kota Makassar Danny Pomanto dengan Balai Pengelola Kereta Api Sulsel berlanjut.
Rencananya Danny Pomanto akan bersurat ke Kementerian Perhubungan soal pembangunan kereta api di Makassar
Danny pun mengaku sudah berkonsultasi dengan DPRD Makassar
Danny menyayangkan pembangunan kereta api tidak dilakukan secara elevated atau melayang.
Hal tersebut akan berdampak besar bagi Kota Makassar karena berpotensi menimbulkan banjir besar.
"Saya bikin surat tadi malam. Termasuk itu (konsultasi) dengan DPRD, menyikapi pembangunan kereta api," ucap Danny saat ditemui di Jl Boulevard, Jumat (5/8/2022).
Kendati demikian, Danny belum membeberkan kapan surat tersebut akan dikirim ke Kemenhub.
Apakah akan dibawah sendiri atau hanya dikirim lewat perantara juga belum ada kepastian.
"Belum (dikirim), saya konsultasi dengan DPRD dulu apa bahannya (surat) termasuk otonomi daerah. Itu pelanggaran mendasar terhadap otonomi daerah. Karena kita tidak dilibatkan," paparnya.
Danny mengaku tidak dilibatkan dalam penentuan lokasi maupun rencana pembangunan KA ini secara keseluruhan.
Karena kurangnya koordinasi, pembangunan KA ini justru tidak sesuai dan melanggar tata ruang kota.
"Bagaimana mau bikin penlok (penetapan lokasi) nah harus sesuai tata ruang, harus kita yang tandatangan, ada KRK (keterangan rencana kota) nya," ujar Danny.
Sesuai dengan jadwal pembangunan, penlok pembangunan KA di Makassar harusnya selesai Agustus ini.
Namun karena tidak ada titik temu antar Pemkot dan pemerintah pusat maka pembangunan KA berpotensi mulur.
Namun menurut Danny, ia perlu menyampaikan dampak dari Pembagunan KA ini jika dilakukan secara at grade atau tata dengan permukaan tanah alias bukan KA melayang.