Optimalkan Target 2022, Itjen Kemendagri Lakukan Pendampingan Percepatan APBD di Sulsel

Penulis: Wahyudin Tamrin
Editor: Saldy Irawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Inspektur IV Arsan Latif saat ditemui di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (3/8/2022).  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri melakukan pendampingan percepatan APBD TA 2021 untuk kabupaten kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah, Bappenda dan BPKD.

Pendampingan itu dipimpin Inspektur IV Arsan Latif beserta Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulsel di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (3/8/2022).

Arsan Latif mengatakan Inspektorat Jendral Kemendagri bersama Pemprov Sulsel mendorong penyerapan APBD agar lebih optimal sehingga efek positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ia menyebutkan alokasi anggaran sudah dituangkan di APBD dan sudah melalui review APIP.

"Sudah tidak ada alasan untuk menahan-nahan lagi belanjanya karena sudah terverifikasi dengan baik oleh APIP," katanya.

Sesuai tugasnya pada pasal 379 dan 380 UU No 23 Tahun 2014, Arsan Latif menyebutkan APIP harus mengawal penyerapan APBD. 

Jika ada yang terhambat penyerapannya, lanjutnya, berarti APIP tidak bisa mendorong tugasnya.

"Nah itulah dilakukan tugas oleh Itjen Kemendagri," papar Arsan Latif.

Arsan Latif menjelaskan kendala yang dihadapi Sulsel selama ini hanyalah keragu-raguan menjalankan anggaran. 

Sehingga Inspektorat Daerah harus memberikan pendampingan melalui penjelasan dan penegasan oleh Itjen Kemendagri bersama Itjen Keuangan Daerah.

"Kita sudah memasuki triwulan ketiga. Kita mau targetkan di triwulan ketiga, minimal Agustus ini lebih daripada 51 persen," kayanya.

"Itu yang kita dorong supaya ekonomi ini berputar. Agar kondisi yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 ini bisa segera teratasi," sambungnya.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Pemprov Sulsel Syafruddin Kitta mengatakan hasil dari monitoring dan evaluasi dari Itjen Kemendagri akan ditindaklanjuti ke OPD terkait sesuai target-target yang sudah ditentukan.

Ia optimis dengan perencanaan yang ada dan berharap kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi. 

Inilah tugas kolektif yang dijalankan oleh TAPD. 

"Sekarang ini kita sedang menginventarisir posisi real pendapatan dan belanja dengan mencari benang merahnya bagaimana mencapai angka ideal sesuai dengan perencanaan itu," kata Syafruddin Kitta.

Berita Terkini