Khawatir Berdampak Banjir, Danny Pomanto Protes ke Menhub Soal Pembangunan Rel Kereta di Makassar

Penulis: Siti Aminah
Editor: Saldy Irawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyampaikan akan membuat komplain tertulis kepada Kementerian Perhubungan.

Hal itu menyangkut pembangunan Kereta Api (KA) yang akan dibangun di Kota Makassar.

Danny menginginkan agar pembangunan kereta api dilakukan dengan konsep melayang.

Sementara, perencanaan kereta api hanya dibangun secara at grade (permukaan tanah).

"Saya akan membuat komplain tertulis karena itu kan melanggar tata ruang," ucapnya saat dihubungi via telepon, Senin (1/8/2022).

Kata Danny, pembagunan kereta api dengan konsep yang ada akan menyusahkan masyarakat.

Selain melanggar tata ruang, juga berpotensi menimbulkan banjir besar di Makassar.

"Urusan saya jaga kota ini jangan macet, jangan banjir, jangan susahkan rakyat yang akan datang. Ini urusanku tidak ada urusan lain," tuturnya.

Danny mengaku, protes tersebut dilakukan semata untuk kepentingan masyarakat.

Harusnya, masyarakat juga terbuka pikirannya dalam melihat isi seperti ini.

"Artinya kalau sudah saya sampaikan baru tetap dilaksanakan, kalau ada apa-apa sudah bukan lagi tanggung jawab kita," katanya .

Danny menegaskan, protes diatas disampaikan bukan karena ia tak setuju dengan pembangunan rel kereta api.

Ia hanya berharap agar Balai Pengelola Perkeretapian intens berkoordinasi dengan Pemkot Makassar untuk menghadiri masalah. 

Ihwal pembangunan rel kereta api ini, Danny menginginkan konsep rel dibangun secara elevated atau melayang.

Dengan konsep non elevated atau at grade (permukaan tanah) lahan yang dibutuhkan sekira 50 meter untuk lebarnya. 

"Sementara jika dibangun secara elevated, lahan yang harus dibebaskan hanya selebar 5 meter," paparnya.

Disamping itu, KA elevated juga akan mengurangi risiko banjir karena air akan terhalang di rel kereta api.

Rencananya, panjang rel yang akan dibangun di sana sekitar 6-7 kilometer. Estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp600 miliar per kilometer.

Akan tetapi, pembagunan KA melayang memang membutuhkan anggaran besar, hampir 3 kali lipat dari anggaran yang ada saat ini. (*)

Berita Terkini