Baca tanpa iklan
Tenaga Kesehatan Terancam Puasa 7 Hari
Selle mengatakan, ketiadakan pembahasan APBD Perubahan Sulsel akan mengganggu pemerintahan Sulsel ke depan.
Menurutnya, hak tenaga kesehatan terancam karena anggaran nakes harus diketuk di APBD Perubahan.
"Kalau APBD perubahan pintu masuknya tidak terbuka, lalul kemudian APBD perubahan dibahas tidak normal, implikasinaya jelas," kata Selle.
"Ada Rp219 M danah hibah, di dalamnya Rp207 M dana BLUD rumah sakit, di dalam dana BLUD ada 70 persen dana medis, bisa puasa 7 hari 7 malam tenaga medis," kata lanjut Selle.
Dalam waktu dekat DPRD Sulsel akan berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas tidak terlaksananya penandatangan ranperda pelaksanaan APBD Sulsel 2021 ini.
Selain itu, kata Selle, DPRD Sulsel bisa saja menggulirkan penggunaan hak interpelasi untuk bertanya kepada Gubernur Sulsel.
"Kita akan konsultasi kemendgari bagaimana selanjutnya APBD Perubahan. Itu untuk mekanisme pemerintahan, lalu bagaimana proses politiknya di DPRD, ini bisa berujung hak bertanya ataupun hak angket kepada Gubernur," kata Selle.
"Kita berada di situasi pemerintahan babak belur, di satu sisi pak gubernur haji mabrur tapi di satu sisi pemerintahan kita di Sulsel ternyata babak belur," ujar Selle. (*)