Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Rutan Kelas I Makassar, Moch Muhidin, menanggapi keluhan pengacara Andi Ifal Anwar yang mengeluh lantaran dilarang bertemu kliennya, Sabtu (30/4/2022) siang.
Moch Muhidin menyatakan bahwa dalam kepemimpinannya ia menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk menjunjung tinggi nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menurutnya, integritas pegawai sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik yang sangat baik sesuai peraturan berlaku.
"Sejak awal saya sudah tekankan untuk tidak ada pungli dalam setiap pelayanan terhadap publik, baik masyarakat maupun warga binaan. Dan alhamdulillah sampai hari ini semua berjalan sesuai SOP," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan, Dian Eka Junianto menyebut isu yang beredar terkait adanya keluhan dari mitra kerja dalam hal ini penasehat hukum yang menilai akses bertemu dengan kliennya dipersulit itu adalah sebuah kekeliruan.
"Fathurrahman, Warga binaan dengan kasus Narkotika ini melakukan pelanggaran yakni kepemilikan hp (ponsel), kejadiannya Senin malam, (25 April)," ungkap Eka Junianto.
"Dan sesuai peraturan kami memberikan sanksi atas pelanggarannya dengan kategori berat," sambungnya.
Dian menambahkan bahwa warga binaan yang tengah menjalani sanksi pelanggaran (sel pengasingan), untuk kepentingan keamanan haknya dicabut sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 pasal 9.
"Sanksinya berupa sel pengasingan selama 6 hari yang dapat diperpanjang menjadi 12 hari. Serta hak untuk bertemu dengan siapapun, dicabut," terang Eka.
Bahkan, lanjut Eka, untuk mendapatkan hak remisi, CB, CMB, PB dalam tahun berjalan.
"Hal tersebut dapat ditentukan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Rutan Makassar," ucapnya
Lebih lanjut Dian Eka Junianto menjelaskan, untuk pelanggaran kategori berat warga binaan mendapatkan sanksi berupa register F (Pelanggaran).
Dan, hal itu dapat terkoneksi ke seluruh Lapas maupun Rutan di seluruh Indonesia melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).
"Kalau warga binaan melakukan pelanggaran dan berdasarkan keputusan sidang TPP untuk dicatat dalam buku Register F, maka warga binaan tidak bisa mendapatkan haknya meskipun dipindahkan dari Rutan Makassar, karena sudah tercatat dalam SDP," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Seorang pengacara kasus narkotika, Andi Ifal Anwar, geram dan mengeluhkan layanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar.