Darminto mengaku pembubaran unjuk rasa sudah sesuai prosedur.
"Kita sudah jelas, kita sudah sampaikan, persuasiflah, tidak ada (kekerasan) hanya didorong," jelas Darminto.
Jenderal lapangan unjuk rasa Aliansi Rakyat Miskin Kota, Sukirman S Doturu, mengatakan penundaan pemilu bakal berdampak pada polemik sosial yang meluas.
Belum lagi persoalan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng dan BBM yang belum dapat dituntaskan oleh rezim Joko Widodo.
"Isu yang kami angkat, yaitu menolak penundaan pemilu dan Jokowi tiga periode," kata Jenderal Sukirman, ditemui di sela aksi.
Menurutnya, penundaan pemilu rawan menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat.
"Ini akan bergejolak di kalangan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat bawah," ujar Sukirman.
Wacana Jokowi tiga periode, kata dia, dianggap sebagai pelanggaran konstitusi.
"Mengacu pada konstitusi, itu sangat jelas melanggar konstitusi. Maka dari itu kami menolak Jokowi tiga periode," jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga mendesak Ketua DPR RI, Puan Maharani agar segera mundur. Sebab diduga,
Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI bakal melanggengkan penundaan pemilu.
"Sudah pasti DPR RI akan terlibat pada persoalan itu (wacana penundaan pemilu). Makanya kita menolak itu," jelasnya.
Unjuk rasa penolakan penundaan pemilu itu, kata Sukirman, bakal berlangsung berjilid-jilid jika pemerintah tetap akan menunda pemilu.
Di bawah flyover, ratusan massa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PKRMI) Cabang Makassar membakar ban sambil berorasi.
"Kita berjuang bersama rakyat, tuntutan kami menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode," ujar Petrus Dala, Presidium Gerak Kemasyarakatan PMKRI Cab Makassar.