Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle mengingatkan Andi Sudirman Sulaiman berhati-hati dalam merekrut Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Hal itu disampaikan Selle menjelang pelantikan Andi Sudirman Sulaiman jadi Gubernur Sulsel definitif.
Sudirman akan memilih kewenangan penuh sebagai gubernur setelah dilantik Presiden Joko Widodo.
Untuk itu Selle mengingatkan agar Sudirman berhati-hati merekrut TGUPP ke depan.
Polemik TGUPP pernah membawa Prof Andalan berhadapan hak angkat DPRD Sulsel pada awal pemerintahannya tahun 2019 lalu.
"Pak Andi Sudirman mesti berhati-hati, sudah cukup pengalaman berharga kemarin didorong hak angket karena asal teken SK keputusan gubernur," kata Selle kepada wartawan Rabu (23/2/2022).
"Ini harus jadi pengalaman berharga ke depan, jangan di akhir pengabdian kemudian dia bertindak ceroboh lagi, lalu mendorong politisi menggunakan hak-hak yang melekat di DPRD secara maksimal. Banyak sekali catatan kelam harus jadi pengalaman berharga agar tidak berulang lagi," sambung Selle.
Legislator Partai Demokrat itu mengungkapkan, ada sejumlah orang-orang di sekitar Andi Sudirman mesti dibersihkan.
Selle melihat, Andi Sudirman tidak sadar terlalu banyak energi negatif yang melekat di sekelilingnya.
"Saya melihat banyak orang memanfaatkan kebaikan hati Pak Andi Sudirman. Saya khawatir kalau tidak hati-hati, DPRD bisa punya alasan mendorong hak angket kembali. Bahaya ini," ujar Selle.
Selle mengingatkan Sudirman harus memperhatikan administrasi pemerintahan. Tidak boleh ceroboh.
Ia melihat TGUPP yang diangkat Sudirman punya banyak masalah.
Ia khawatir, jangan sampai Andi Sudirman tidak pernah bertemu langsung dengan semua TGUPP-nya dan sebatas menandatangi SK pengangkatan.
Jika dugaan Selle benar, maka ada indikasi orang-orang di sekeliling yang menyodorkan nama-nama TGUPP kepada Andi Sudirman.
"Kalau benar itu yang terjadi, ceroboh sekali Pak Andi Sudirman sebagai kepala pemerintahan," kata Selle.
Selle juga mencontohkan, ada informasi seorang wakil kepala sekolah jadi tenaga ahli TGUPP.
Ada pula tidak jelas sepak terjangnya dalam bidang pemerintahan, tiba-tiba diambil sebagai TGUPP, bahkan duduk sejajar dengan seorang kepala dinas.
"Tapi kalau ada profesor, doktor, memang itu kebutuhan, tapi TGUPP diperbanyak menurut saya itu tidak masuk diakal," kata Selle.
"Pak Andi Sudirman akan jadi definitif ke depan, dia punya hak memilih dan mengangkat, tidak perlu lagi konsultasi ke kemendagri, karena sudah jadi kewengan penuh setelah definitif. Pada saat gunakan kewengan penuh seorang gubernur harus hati-hati," lanjutnya.
Selle menegaskan, pemerintahan esensinya tertib administrasi. Oleh karena itu dibentuk ilmu pemerintahan di perguruan tinggi.
Kedua, kata Selle, supaya tidak ceroboh dalam kelola pemerintahan dibuat lagi prodi hukum tata negera supaya administrasi pemerintahan dipastikan berjalan dengan baik.
"Kalau tidak jalan dengan baik ya pakai hukum tata negara, tapi kalau masuk ke DPRD ada hak politik anggota DPRD, itu harus hati-hati," katanya.
"Kami ingatkan secara keras, bahaya ini kalau terlalu percaya pada orang-orang di sekelilingnya. Belum lagi orang sekeliling ambil kesempatan duduki posisi stretegis lebih dari tiga posisi," sambung Selle.
Ia mencontohkan, ada informasi orang sekeliling Sudirman menempati posisi pengawas rumah sakit, masuk direktur perseroda, masul lagi lagi TGUPP.
"Saya melihat ini Pak Andi Sudirman dikelilingi oleh pemburu bursa kerja. Bukan pengabdi, bukan orang-orang yang mau mengamankan Andi Sudirman Sulaiman. Tetapi orang pemburu bursa kerja, kasihan Pak Andi Sudirman. Saya sebagai ketua komisi A wajib mengingatkan," tegasnya.(Tribun-Timur.com)
Laporan Wartawan Tribun Timur Ari Maryadi