Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang masih membuat pemerintah daerah galau.
Pasalnya, beberapa daerah menyatakan bahwa mereka masih membutuhkan jasa tenaga honorer.
Termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Bahkan Pemkot pada tahun ini melakukan perekrutan besar-besaran untuk pegawai kontrak.
Total diseleksi sebanyak 1500 lebih lewat Laskar Pelangi.
Terdiri dari 12 ribu tenaga kontrak lama ada dan sekira 3 ribu pelamar baru.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, kebijakan tersebut belum begitu dipersiapkan.
"Jadi untuk tahun ini masih bisa (merekrut honorer), tahun depan pasti ada cara lain, pasti ada solusi," kata Danny Pomanto, Selasa (25/1/2022).
Menurutnya seluruh pelayanan birokrasi masih cukup mengandalkan tenaga honorer.
Tercatat saat ini total pegawai di Pemkot Makassar mencapai 22 ribu dimana 50 persen lebih diisi oleh tenaga non ASN.
"Itulah saya tanyakan bagaimana pemenuhan 12 ribu yang kita butuhkan, dari 22 ribu kan kita ASN cuma 10 ribu," ucap Wali Kota Makassar.
Belum lagi tiap tahunnya sekira 400 pegawai yang pensiun, dan itu perlu diisi kembali.
Dia menilai instansi paling krusial adalah dinas pendidikan dan kesehatan.
"Bagaimana guru kalau tidak ada guru honorer, bagaimana perawat," lanjutnya
Meski demikian ada opsi untuk mengalihkan ke P3K hanya saja hal ini tidak bisa meng-cover keseluruhan tenaga honorer tersebut.
Baca juga: Tahun Depan Tenaga Honorer Dihapuskan, 16 Ribu Pegawai di Sulsel Terancam jadi Pengangguran?
Hal sama disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi.
Imran mengaku, peranan tenaga honorer sangat membantu kerja-kerja di dunia pemerintahan, utamanya pekerjaan yang bersifat teknis.
Bahkan, peranan tenaga kontrak kadang lebih berperan dari ASN.
"Banyak hal yang mempengaruhi, dari segi skill mereka banyak menguasai pekerjaan yang sifatnya teknik, ASN kadang hanya menggantungkan pekerjaan ke tenaga kontrak," bebernya.
Kendati demikian, Pemprov Sulsel telah melakukan persiapan sedikit demi sedikit
Misalnya, menginventarisir dengan baik data-data pegawai berbasis aplikasi.
Juga mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan honorer yang bakal dialihkan menjadi tenaga outsourcing.
Kata Imran, ada 12 pekerjaan honorer yang berpotensi dialihkan ke outsorcing, beberapa diantaranya cleaning servis, petugas keamanan, pramutamu, sopir, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air.
"Kebutuhan OPD untuk operator komputer juga belum bisa ditangani ASN, tenaga teknis seperti itu yang sedang kita kaji, apakah bisa menjadi outsorcing," bebernya.
Tenaga outsourcing merupakan karyawan yang dipasok dari pihak ketiga, Pemprov akan bekerjasama dengan penyedia jasa untuk 12 jenis pekerjaan tersebut.
Sementara itu, posisi honorer guru dan tenaga kesehatan masih bisa dianggap aman.
Sebab alokasi gaji mereka dibebankan ke beberapa komponen, misalnya honorer guru ada yang tercover di APBD, dana bos, bahkan di komite sekolah.
"Samaji juga kalau honorer kesehatan, masih ada harapan, kalau kemampuan BLUD bagus itu dibayar BLUD. Guru dan kesehatan masih ada opsi," jelasnya.
Lain halnya dengan pegawai administrasi, merekalah yang paling terdampak dari kebijakan penghapusan honorer ini.
Imran menjelaskan, pihaknya telah membicarakan rencana ini dengan DPRD Sulsel.
Salah satu opsi solusi yang ditawarkan yakni memberikan dan membekali keterampilan berwirausaha bagi para honorer.
Sehingga, mereka akan lebih mudah terjun ke dunia baru dan bisa membuka usaha secara mandiri.
DPR juga mengusul agar mereka diberi modal usaha, namun kata Imran hal tersebut butuh pertimbangan yang matang mengingat kemampuan keuangan daerah terbatas. (*)