Tahun Depan Tenaga Honorer Dihapuskan, 16 Ribu Pegawai di Sulsel Terancam jadi Pengangguran?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nasib tenaga honorer kini diujung tanduk.

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan akan akan menghapus status kepegawaian honorer.

Kebijakan tersebut akan berlangsung mulai tahun 2023 mendatang.

Hal tersebut merujuk pada Undang-undang No 5 Tahun 2014.

Di mana ASN hanya digolongkan pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Jika kebijakan ini diberlakukan, bagaimana nasib tenaga honorer di Sulawesi Selatan (Sulsel) ?

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi mengatakan, pihaknya belum mendapat petunjuk teknis terkait penghapusan honorer tersebut.

Pihaknya baru akan menindak lanjuti jika ada surat resmi dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

"Kita masih menunggu petunjuk teknisnya, apakah betul-betul dibubarkan atau masih wacana, biasanya yang menjadi acuan kita kalau sudah ada surat resmi," ucapnya kepada Tribun-Timur.com, Minggu (23/1/2022).

Menurut Imran, Pemprov Sulsel telah melakukan persiapan. Yakni menginventarisir dengan baik data-data pegawai berbasis aplikasi.

Juga mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan honorer yang bakal dialihkan menjadi tenaga outsourcing.

Terlebih, menurut Imran ada 12 pekerjaan honorer berpotensi dialihkan ke outsourcing.

Beberapa diantaranya cleaning servis, petugas keamanan, pramutamu, sopir, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air.

"Kebutuhan OPD untuk operator komputer juga belum bisa ditangani ASN, tenaga teknis seperti itu yang sedang kita kaji, apakah bisa menjadi outsorcing," ujarnya.

Diketahui, tenaga outsourcing merupakan karyawan yang dipasok dari pihak ketiga, Pemprov akan bekerjasama dengan penyedia jasa untuk 12 jenis pekerjaan tersebut.