Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi B DPRD Makassar Hasanuddin Leo mengungkapkan sejumlah deviden Perusda Makassar tidak mencapai target.
Bahkan Hasanuddin mengungkapkan ada sejumlah perusda justru merugi.
Jangankan mencapai target, justru lebih tinggi biaya operasional dibanding pendapatan.
Hal itu disampaikan Leo menanggapi keputusan Danny Pomanto mencopot jajaran Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar.
"Deviden memang kalau menurut pengamatan kami agak kurang dibanding potensi yang ada. Bahkan ada perusda rugi seperti merugi," kata Hasanuddin saat dihubungi Rabu (8/12/2021).
Legislator PAN itu mencontohkan Perusda Terminal lebih besar operasional lebih tinggi dibanding pendapatan.
Sementara pasar dan parkir masih mending surplus. Namun masih jauh dari harapkan.
Ditanya soal pandangannya soal pencopotan jajaran direksi perusda, Hasanuddin belum mau berkomentar.
"Saya baru mau cari musababnya, belum bisa komentar saya cari dulu," katanya.
Sebelumnya diberitakan sejumlah politisi partai besar di Makassar 'ditendang' oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.
Mereka dicopot dari jajaran Direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar.
Dari 27 yang diberhentikan, empat diantaranya adalah pengurus partai politik.
Mereka adalah Arsony, Direktur Utama PD Terminal Makassar Metro Makassar.
Ia pernah jabat wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Politik DPC PDIP Makassar.
Bahkan Danny juga mencopot kader partai pengusungnya di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar 2020 lalu.
Andi Fadly Ferdiansyah, merupakan kader NasDem yang menjabat Dirut Umum PD Parkir.
Selanjutnya, ada dua politisi Demokrat yakni Basdir dan Susuman Halim alias Sugali.
Tribun Timur berusaha mengkonfirmasi ke empat politisi di atas, hanya saja tak ada respon sama sekali.
Pencopotan Direksi dan Dewas Perusda ini dilakukan mendadak, tidak ada informasi sebelumnya dari Pemkot Makassar selaku owner atau pemilih.
Hal itu disampaikan Direktur Operasional (Dirops) Perusahan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya Kota Makassar.
Saharuddin mengatakan, ia hanya mendapat informasi pemberhentiannya lewat Kepala Bagian Perekonomian dengan SK pemberhentian yang dikirim via WhatsApp.
Ia menyampaikan, isu pembubaran perusda memang sudah mencuat sejak lama.
Pemkot Makassar mengatakan akan melakukan evaluasi, namun tidak jelas kapan jadwalnya.
Padahal pada November lalu, seluruh perusahan daerah telah menyampaikan program kerjanya ke Pemkot Makassar.
"Tidak ada pemberitahuan secara resmi, sejak bulan Juli selalu muncul seperti itu, tapi bagi saya kita tetap bekerja," ucap Saharuddin.
Kendati begitu, pihaknya tetap menerima putusan Wali Kota Makassar sebagai owner.
Karena sesuai dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya tertulis bahwa direksi dan dewan pengawas sewaktu-waktu bisa diberhentikan.
"Kita terima saja maunya owner, kita harus siap hari ini kita dilantik, besok kalau mau diberhentikan pasti diberhentikan, kita mengacu pada SK pengangkatan diangkat oleh wali kita dan diberhentikan oleh wali kota," jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, alasannya membubarkan seluruh direksi dan dewas Perusda karena tak berkontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar.
Menurut Danny, bentuk perumda tak cocok lagi karena seluruh PD tersebut tidak memberi kontribusi pendapatan untuk Pemkot Makassar.
Padahal Perusda tujuannya untuk menopang pendapatan Pemkot dalam bentuk PAD.
Danny Pomanto menilai pejabat dilingkup Perusda tidak becus bekerja.
Danny membubarkan PD tersebut lalu membuat skema baru agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut bisa mandiri.
Ia menunjuk lima orang kepercayaannya untuk menuntaskan masalah di tubuh BUMD.
"Saya membentuk tim sesuai visi misi saya perombakan total BUMD," tegasnya. (*)