Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) akan aksi besar-besaran di Monas, Jakarta, Kamis (21/10/2021).
Aksi mereka mulai tersebar di akun twitter.
Dikutip Tribun, Rabu (20/10/2021) pukul 23.33 wita, akun twitter BEM UI @BEMUI_Official memposting sebuah gambar dengan narasi.
“SERUAN AKSI EVALUASI 2 TAHUN KABINET INDONESIA MUNDUR.”
“Kami memanggil IKM UI untuk ikut bergabung dalam aksi yang akan dilaksanakan pada:
hari, tanggal: Kamis, 21 Oktober 2021
titik kumpul: 08.00 WIB di UI
titik aksi: IRTI Monas.” Tulis akun BEM UI.
Baca juga: Denny Siregar Sentil BEM UI-ICW, Diam Saat Formula E Anies Baswedan Viral Tapi Garang Kritik Jokowi
BEM UI dan ribuan mahasiswa dari belasan kampus ini akan berdemonstrasi dalam rangka mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin yang dinilai ingkar janji terhadap rakyat.
"Besok BEM UI akan aksi di Istana. Akan ada belasan kampus dari BEM SI Kerakyatan, kita gabung," kata Ketua BEMU UI Leon Alvinda Putra kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/10/2021).
Leon menyatakan, sudah dua tahun berlalu sejak Jokowi-Ma’ruf resmi dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.
Namun, masih terdapat permasalahan di berbagai sektor yang gagal diselesaikan oleh pemerintah.
Sektor tersebut mencakup pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlindungan lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM), pendidikan, hingga penanganan pandemi Covid-19.
"Atas dasar itu, BEM UI menyatakan sikapnya yaitu mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan mengambil tindakan tegas terhadap aktor-aktor yang menyebabkan permasalahan pada sektor-sektor tersebut," katanya.
Baca juga: Rektor UI Akhirnya Mundur sebagai Komisaris BRI, Perjalanan Kasusnya Berawal dari Meme BEM UI
BEM UI dan simpul mahasiswa lainnya membawa setidaknya delapan tuntutan aksi.
Berikut tuntutan Aliansi BEM se-UI mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk:
1. Membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perppu KPK serta membatalkan implikasi dari Revisi UU KPK seperti hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) BLBI. Mencopot Ketua KPK Firli Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode 2019-2023 dari jabatannya atas kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Memastikan setiap orang dapat bebas menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun melalui media elektronik dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah UU ITE. Mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dari jabatannya atas kegagalannya dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.
3. Mendesak percepatan transformasi dan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan terjaminnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap orang.
4. Meningkatkan target NDC Indonesia sesuai Perjanjian Paris, menargetkan Indonesia nol emisi di tahun 2045, melaksanakan perintah pengadilan terkait pencemaran udara, menghentikan proyek food estate yang memperparah deforestasi, serta deklarasikan darurat iklim. Mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari jabatannya atas dasar degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah.
Baca juga: Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra Akui Tertular Keberanian dari DPO Polda Metro Jaya Veronica Koman
5. Menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan hidup dan merampas hak warga, serta memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan dengan mengurangi penggunaan energi kotor batubara. Melakukan evaluasi terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
6. Menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan mengadili pelakunya melalui pengadilan HAM secara adil dan transparan. Mencopot Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dari jabatannya atas dasar kegagalannya dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.
7. Memastikan terciptanya kebebasan akademik di lingkup kampus dan memastikan tidak ada lagi mahasiswa dan dosen yang mendapat sanksi dari kampus karena menyampaikan analisa, pendapat dan aspirasinya. Mencopot Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah gagal menciptakan jaminan kebebasan akademik di lingkungan kampus.
8. Melakukan perbaikan sistem kesehatan untuk persiapan menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19 dan melakukan evaluasi terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait kinerjanya dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan dari pemerintah soal aksi itu.(*)
Baca juga: Twit Ketua BEM UI Leon Alvinda Doakan PAN dan PKS Tetap Oposisi Viral Habis Kritik Jokowi