Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mempertanyakan adanya survey calon Panglima TNI oleh SETARA Institute.
Survei tersebut menempatkan salah satu calon Panglima TNI sebagai calon terkuat.
Ubedilah Badrun menilai survei tersebut tak dilakukan karena memang hak prerogatif presiden.
Pergantian Panglima itu bukan melalui pemilihan.
“Kok bisa-bisanya ada survei calon Panglima TNI,” ujar Ubedilah, mempertanyakan kemunculan survei itu, ketika dikonfirmasi, Rabu (6/10/2021).
Ubedilah menilai adanya survei calon Panglima TNI menunjukkan ada logika yang aneh dalam hiruk-pikuk rencana pergantian Panglima TNI bulan depan.
Karena pergantian Panglima TNI bukan ditentukan oleh pilihan publik tetapi pilihan Presiden dan persetujuan DPR.
Oleh karena itu survei calon Panglima TNI dinilai sangat aneh.
"Maaf, survei calon Panglima TNI ini menurut saya aneh. Apalagi secara metodologis menggunakan metode pengumpulan sampel secara purposif atau purposive sampling.
Responden survei juga disebut 100 ahli yang telah dipilih, tetapi tidak disebutkan siapa saja," paparnya.
Ubedilah menegaskan, pergantian Panglima TNI adalah hal biasa dan sudah rutin terjadi.
Apalagi TNI juga memiliki mekanisme sirkulasi elit yang sudah mapan dan tinggal diikuti saja.
Mekanisme sirkulasi elit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap matra angkatan.
"Karena itu, Panglima TNI biasanya dijabat secara bergilir oleh tiap perwira dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kali ini sesungguhnya hak Kepala Staf Angkatan Laut," paparnya.
Ubedilah memaparkan walaupun tak ada yang mengetahui persis soal motif dari survei untuk pergantian Panglima TNI.