Pembukaan berlangsung pukul 10:30 Wita hingga 12:00 Wita. Setelah istirahat, agenda selanjutnya adalah sidang.
Namun dari 15 pimpinan kecamatan (PAC), hanya 6 masuk arena. 9 PAC lainnya tak kunjung masuk arena. Termasuk Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan.
Penyelenggara mulai dari OC, SC, hingga DPC pun memutuskan menunda muscab.
Ketua DPC PPP Makassar Busranuddin Baso Tika (BBT) memutuskan menunda gelaran muscab.
Hal itu dikarenakan pimpinan kecamatan tidak datang ke arena, atau hilang.
BBT beralasan penyelenggara sudah mempersiapkan segala kebutuhan muscab.
Namun peserta tidak hadir di forum.
"Panitia kita sudah jalankan tugas, tapi peserta tidak hadir. Masak kita tunggu terus. Baru 6 dari 15 PAC hadir," kata BBT kepada wartawan.
Total suara ada 18 di arena muscab. Selain 15 pimpinan kecamatan, ada suara dari sayap partai, DPW, dan DPP.
"Saya rapatkan lagi barisan. Saya sampaikan ke DPW, muscab tanggung jawab Ketua DPC. Saya minta waktu untuk muscab lagi. Nanti saya rapat lagi di DPW baru tentukan waktu, DPW surat ke DPP," kata BBT.
BBT Tika mengatakan adanya dua SK yang beredar sehingga perlunya verifikasi.
BBT mengatakan verifikasi SK sah akan diserahkan kepada DPW PPP Sulsel.
Menurutnya pengurus wilayah yang punya wewenang menyampaikan mana SK yang sah.
"Inilah karena dua SK inilah gunanya verifikasi yang mana punya legal standing. Semua ada mekanisme dan aturan yang mengatur," katanya.
"SK itu yang buat adalah DPW. Karena mereka yang buat, maka mereka yang punya wewenang verifikasi," kata BBT.
Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95