PPDB 2021

Masih Ada 31 Ribu Lulusan SMP di Sulsel yang Tidak Lulus Sekolah Negeri, Mau Dikemanakan?

Penulis: Siti Aminah
Editor: Suryana Anas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

RDP Komisi E bersama Dinas Pendidikan Sulsel, Selasa (2262021) siang.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Sulawesi Selatan, Idrus menyebut masih ada sekitar 31 ribu lulusan SMP yang tidak mampu terfasilitasi di sekolah negeri.

Data tersebut disampaikan melalui rapat dengan pendapat (RDP) terkait masalah PPDB yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi E DPRD Sulsel.

Idrus mengatakan, berdasarkan data di dapodik, tahun ini sebanyak 153.883 (ribu) siswa yang lolos SMP/MTs.

Sementara daya tampung untuk keseluruhan sekolah negeri di Sulsel hanya 122.497 (ribu) atau 79,6 persen.

"Jadi masih ada 20,4 persen calon siswa yang tidak bisa diterima karena daya tampung sudah penuh," jelas Idrus di ruang rapat Komisi E DPRD Sulsel, Selasa (22/6/2021) siang.

Daya tampung tersebut sudah dibagi berdasarkan daya tampung sekolah dimana untuk SMA negeri hanya maksimal 12 rombel per tingkatan.

"Total tiga tingkatan 36 rombel. Paling sedikit 20 rombel, paling banyak 36," sebutnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel M Jufri menyampaikan, pihaknya sudah berupaya agar bisa memenuhi kebutuhan sekolah di Sulsel.

Tahun ini, pihaknya sudah menambah satu sekolah di Makassar, SMAN 24 untuk mengurangi jumlah lulusan yang tidak tercover.

Namun, pihaknya tidak akan mempu memenuhi kebutuhan tesebut secara tuntas, mengingat ada sekolah swasta yang juga membutuhkan siswa untuk bisa menjalankan pendidikan di jalur swasta.

"Kalau mau dipenuhi, tida akan mungkin. Menambah satu sekolah saja kita banyak kendalanya, pihak swasta juga sudah teriak-teriak agar mereka diberi kesempatan," ujarnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Komisi E, Rusdin Tabi mempertanyakan nasib calon siswa yang tidak bisa lulus di sekolah negeri.

31 ribu menurutnya angka yang tidak kecil, padahal ada peraturan daerah wajib belajar pendidikan menengah.

Hal senada disampaikan anggota Komisi E, M Irfan AB. 

Dia bilang, pemerintah harus hadir memberi solusi untuk urusan pendidikan ini. 

Masalah pendidikan merupakan tugas bersama kata dia. Salah satu solusinya yakni penambahan sekolah.

"Saya kadang sedih kalau ada pihak Disdik yang bilang daftar di sekolah swasta. Yah itu bagi mereka yang mampu, kalau yang tidak bagaimana?," tegasnya. (*)

Berita Terkini