Tribun Bulukumba

Ketua PMII Bulukumba Sebut Program 1.000 Rumpon Masih Kurang Kajian

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Suryana Anas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua PMII Bulukumba, Andi Chaidir Alif.

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Salah satu program yang masuk dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf, adalah program 1000 rumpon.

Pemkab Bulukumba telah melakukan pencanangan terhadap program unggulan pasangan 'Harapan Baru' itu.

Kegiatan itu dilaksanakan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bontobahari, Selasa (25/5/2021) lalu.

Dalam pencanangan rumpon saat itu, Bupati Muchtar Ali Yusuf menyerahkan 2 buah rumpon siap pasang kepada anggota KUBE Nelayan Dua Putra atas nama Nandir.

Andi Utta sapaannya, mengaku, jika program 1000 rumpon ini adalah asli dari dirinya berdasarkan pengalaman usahanya selama ini yang bergerak di sektor perikanan kelautan.

"Kita memiliki garis pantai 128 kilometer. Untuk memaksimalkan hasil perikanan kita butuh rumpon, karena terumbu karang kita sedikit," jelasnya.

Menurutnya, 1000 itu adalah jumlah yang masih sedikit jika dilihat dari panjang garis pantai.

Namun, program tersebut rupanya dinilai kurang kajian dan perencanaan oleh Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bulukumba, Andi Chaidir Alif.

Chaidir mengaku punya pertimbangan, salah satunya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 tahun 2014.

Dalam aturan dijelaskan, jika keberadaan rumpon tidak boleh mengganggu alur pelayaran, serta jarak antar rumpon yang satu dengan rumpon lainnya tidak kurang dari 10 mil laut.

"Jaraknya kan tidak boleh kurang dari 10 mil. Ini apakah sudah dikaji penempatan-penempatannya?. 10 mil itu jauh, hitung saja kalau 1 mil saja sudah 1,609 kilometer," jelas Chaidir Alif, Jumat (18/6/2021) siang, melalui sambungan telepon.

Untuk dua atau empat rumpon, lanjut dia, itu masih masuk akal.

"Kalau 1000, kira-kira bagaimana. Bulukumba penuh rumpon. Apakah ini dipikirkan, termasuk juga dampaknya," tegas Chaidir.

Olehnya itu, ia meminta pemerintah untuk realistis dan tetap mengedapankan kolaborasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

Pemerintah juga harus membuka diri, bisa menerima saran, yang tujuannya bisa membangun atau bisa saja menjadi solus

"Kalau begini, kami pesimis program ini bisa direalisasikan 100 persen. Apalagi kalau pemerintah tidak terbuka, karena membangun daerah itu perlu kolaborasi," pungkasnya. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi

Berita Terkini