Baca tanpa iklan
TRIBUNTIMUR.COM - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief meminta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga Ketua Umum Demokrat versi KLB, Moeldoko untuk bertobat.
Andi Arief mengatakan hal itu melalui cuitannya di twitter @AndiArief_ID, Kamis (11/3/2021). Ia menyebut, KLB Demokrat itu dengan julukan “Kudeta Keblinger”.
"Mudah-mudahan Pak Moeldoko memahami gagalnya kudeta keblinger dan bertobat."
"Partai Demokrat bukan partai yang pragmatis akibat perbuatan beberapa kader."
"Joni Alen dan Nazarudin serta Marzuki ali memang pernah sukses gunakan pragmatisme dalam kongres 2010. Sekarang zaman sudah beda," tulisnya.
Selain itu, Andi membeberkan bagaimana proses pemilihan AHY sebagai Ketum Demokrat.
Menurutnya, proses itu berbeda dengan pemilihan Moeldoko jadi Ketum Demokrat versi KLB.
Berawal dari momen Ani Yuhoyono sedang sakit, Demokrat menugaskan AHY pada Pilkada DKI Jakarta 2018 dan Pemilihan legislatif (Pileg) 2019.
"AHY masuk daftar ke Demokrat th 2016 saat Pilkada DKI. Karena Ibu Ani sakit dan AHY harus menjaga, Partai menugaskan padanya sekaligus menguji dalam tugas pemenangan Pilkada 2018 dan Kogasma saat Pileg 2019."
"Diuji dulu sebagai kader, tidak ujug-ujug. Ini beda dengan Pak Moeldoko," tulis Andi.
Saat Pileg 2019, Demokrat berhasil mendapat suara 7,8 persen padahal banyak lembaga survei mengklaim partainya hanya bisa menang 4-5%.
Ia menyebut, AHY terjun ke banyak daerah untuk menaikkan suara Pileg.
"Meski sulit, pileg 2019 Demokrat dapat 7,8 persen. AHY turun ke banyak dapil pemilihan naikkan suara."
"Sebelum pileg semua lembaga survey sebut elektabilitas Demokrat kisaran 4 sampai 5 %. Darmijal, Pak @marzukialie_MA apalagi Moeldoko tak pernah mau tahu situasi partai saat itu," ujarnya.
Sesudah itu, AHY terpilih menjadi Wakil Ketum, dimana susunan kepengurusan ini disetujui oleh Kemenkumham.
"Setelah Pileg 2019, AHY dalam perubahan susunan pengurus menjadi waketum partai, Mengisi kekosongan jabatan wakil ketua umum karena mengundurkan diri."
"Susunan pengurus baru itu disetujui juga dengan SK Menteri Kumham."
"Jadi AHY beda lagi dengan Moeldoko yang tak berkeringat di Demokrat," lanjut tulisnya.
Lebih lanjut, ketua Bappilu ini juga menjelaskan prosesi pemilihan SBY menjadi ketua majelis tinggi.
Ia mengatakan, jabatan Majelis Tinggi SBY ini sudah ada sejak 2010, dimana mantan Kader Marzuki Alie ikut mengamanatkan.
"SBY Ketua majelis tinggi, bukan jabatan baru. (amanat yg sudah didapat sejak kongres 2010, 2015 dan kini). "
"Kongres 2010, kongres hasilkan 3 calon Ketum termasuk @marzukialie_MA sudah amanatkan SBY ketua majelis tinggi."
"Jadi bukan 2020, di situ marzuki ali dan Joni alen bohong," ungkap Andi.
Pada Kongres 2010, menghasilkan 3 kader bertarung menjadi Ketum Demokrat.
Andi menyebut, Marzuki Alie ikut mencalonkan diri sebagai Ketum.
"Kongres 2010 di Bandung hasilkan 3 kader bertarung, dapat persetujuan SBY karena posisinya ketua majelis tinggi."
"Marzuki Ali yang saat ditunjuk menjadi ketua DPR berjanji tak akan calonkan ketum, ingkar janjinya sendiri."
"Tetap diizinkan maju karena ada surat dukungan pemilik suara," lanjutnya.
Mendekati kongres partai tahun 2020, SBY mendapat 3 aspirasi dari semua ketua DPD/DPC Demorkat.
Satu diantaranya, mencalonkan AHY menjadi Ketum Demokrat.
Andi menegaskan, kongres itu awalnya tak dibuat aklamasi.
"Jelang kongres 2020, SBY ketua majelis tinggi dpt aspirasi tertulis dari semua ketua DPD/DPC."
"Ada 3 aspirasi, calonkan kembali SBY,ikut arahan SBY, mencalonkan AHY."
"Kongres Tidak didisain aklamasi, dibuka bagi kader ingin calonkan diri. Saat pendaftaran AHY didukung 95% dpd/dpc," tulisnya.
Namun, hanya AHY yang mendaftarkan sebagai calon Ketum Demokrat.
Sehingga, semua peserta kongres tersebut mendukung AHY secara aklamasi.(*)