Baca tanpa iklan
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Pengurus DPP Partai Nasdem, Muchtar Luthfi Mutty mengomentari kisruh yang terjadi di internal Partai Demokrat.
Komentar mantan Bupati Luwu Utara dan anggota DPR RI ditulis pada status Facebook pribadinya Luthfi Mutty, Sabtu (6/3/2021).
Menurut dia, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara dan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum sebagai fenomena yang sangat memprihatinkan.
Apa saja yang dikatakan Luthfi Mutty, baca tulisan di bawah ini.
Sebagai pengurus DPP Partai Nasdem, tidak elok rasanya mengomentari kemelut yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.
Namun di dorong oleh keyakinan bahwa parpol adalah tulang punggung demokrasi, maka saya kemudian harus menulis.
FENOMENA BARU KEPENGURUSAN GANDA PARPOL
Dualisme kepengurusan partai marak terjadi di Indonesia.
Di penghujung era orba, ada PDI pimpinan Soerjadi. Ada yang dipimpin Megawati.
PDI pimpinan Megawati lalu menjadi PDI Perjuangan (PDIP). Dua-duanya kader PDI.
PKB yang kelahirannya dimotori Gusdur juga sempat memiliki pengurus ganda.
Yang satu dipimpin Matori Abdul Djalil. Yang satunya lagi diketuai Muhaimin Iskandar, ponakan Gusdur. Dua-duanya kader PKB.
PPP juga demikian. Ada yang dipimpin Suryadarma Ali ada yg dipimpin Romahurmuzy. Dua-duanya kader PPP.
Golkar sebagai partai tertua, tidak luput dari kepengurusan ganda.
Yang satu dipimpin Aburizal Bakri. Yang lainnya dipimpin Agung Laksono. Dua-duanya kader Golkar.
Saat ini Partai Demokrat mengalami hal yang sama. Ada pengurus dipimpin AHY. Ada yang dipimpin Moeldoko.
AHY kader Demokrat setelah mundur dari tentara. Sementara Moeldoko belum jelas. Kader atau bukan.
Maka terpilihnya Moeldoko menjadi ketua PD lewat KLB menjadi fenomena baru kepengurusan ganda partai di Indonesia.
Bagi saya, femona ini sangat memprihatinkan. Apa lagi jika pemerintah lewat Kemenkumham kemudian mengesahkan kepengurusan PD yang lahir lewat KLB.
Karena akan menjadi preseden buruk yang sangat mungkin ditiru oleh mereka yang bukan kader tetapi dekat dengan kekuasaan dan punya dana melimpah untuk menjadi ketua partai tanpa harus capek-capek jadi kader.
Maka adagium "segenggam kekuasaan lebih berharga dari sekeranjang aturan" menjadi terbukti.(*)