Anies Baswedan

Apa itu Hak Interpelasi? Disebut Akan Digunakan PSI 'Goyang' Anies Baswedan dari Kursi Gubernur DKI

Editor: Ilham Arsyam
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PSI kabarnya akan menggunakan hak interpelasi untuk menjatuhkan Gubernur Anies Baswedan

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kabarnya akan mengajukan Hak Interpelasi di DPRD DKI.

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun PSI membantah ingin menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui hak interpelasi tersebut.

PSI mengaku hanya ingin mendapat penjelasan dari Anies Baswedan terkait penanganan banjir.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana kepada Kompas TV, Jumat (26/2/2021).

“Tidak ada berujung pada menjatuhkan Bapak Gubernur ( Anies Baswedan ) tidak ada, hak interpelasinya hanya untuk memanggil Bapak Gubernur untuk memberi penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan untuk menjawab isu-isu yang berkembang di masyarakat pada saat ini,” kata Justin.

“Yaitu banjir, dan kinerja Bapak Gubernur ( Anies Baswedan ) yang selama ini sulit sekali untuk kita lihat dalam hal terkait banjir,” tambahnya.

Anies Baswedan Trending di Tengah Banjir Jakarta (tribunnews)

Bagi Justin Hak Interpelasi yang digulirkan pada Kamis, 25 Februari merupakan hak dewan legislatif.

Hak ini, kata Justin, merupakan hak yang diatur dalam perundang-undangan maupun dalam tata tertib DPRD di Pasal 120.

“Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari hak interpelasi ini,” ujarnya.

Untuk Hak Interpelasi yang digulirkan, Justin mengaku Fraksi PSI sudah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta. Tetapi, Justin menuturkan komunikasi politik untuk hak interpelasi yang digulirkan belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD.

“Belum sampai 50 persen fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta yang telah kita komunikasikan tentang ini, karena akhir pekan mungkin,” tuturnya.

Dalam tujuan untuk merealisasikan hak interpelasi, Justin mengaku partainya akan terus melakukan komunikasi secara intensif dengan fraksi-fraksi di DPRD.

“Minggu depan kita akan berkomunikasi secara intensif dengan partai rekan-rekan kami semuanya dan kami percaya ini bisa di golkan. Karena ini menyangkut dengan hajat hidup kemaslahatan hidup warga DKI Jakarta. Apalagi sudah ada korban jiwa,” ujarnya.

Gerindra: Hanya Cari Panggung

Partai Gerindra menyebut PSi hanya mencari panggung terkait usulan pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya kira usulan PSI di DPRD DKI untuk hak interpelasi itu kan hanya langkah cari-cari panggung," tukas anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, M Taufik, dalam pernyataannya kepada Jurnalis KompasTV Glenys Octania, Sabtu (27/2/2021).

Lagipula pengajuan hak interpelasi tidak sesederhana itu. Harus ada syarat 15 orang anggota DPRD yang mengusulkan.

Sementara, kata Taufik, PSI belum pernah bersurat ke DPRD untuk pengajuan hak interpelasi itu.

"PSI kan mengajukannya ke media, bukan ke DPRD," kata Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Jadi, lanjut Taufik, hal ini sudah biasa dilakukan oleh PSI untuk mencari panggung dari satu kegiatan ke kegiatan lain. "Di DPRD, PSI kan cari-cari panggung terus," ujarnya.

Andaikan nanti PSI mengusulkannya, Taufik meyakini, usulan hak interpelasi tersebut tidak akan direspons oleh fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta.

PKS: Mengada-ada dan Pencitraan

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tidak menyambut baik hak interpelasi yang diajukan PSI untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Fraksi PKS pengajuan hak interpelasi terkait penanganan banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh PSI terlalu berlebihan.

"Fraksi PKS menilai itu hanya sesuatu yang politis, cenderung mengada-ada, dan pencitraan," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin dalam pernyataannya kepada Jurnalis KompasTV Glenys Octania, Sabtu (27/2/2021).

Karena, menurut Fraksi PKS, penanganan banjir Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya sudah optimal. Termasuk melakukan antisipasi banjir.

"Terbukti dengan titik banjir di DKI Jakarta sangat jauh berkurang," ujar Arifin.

Saat ini, katanya, banjir yang terjadi kemarin dalam satu hari sudah surut.

Pada saat ini Fraksi PKS mengapresiasi kerja jajaran Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan dalam penanganan banjir.

Sumber: Kompas TV

Berita Terkini