Baca tanpa iklan
"Dengan demikian, cerita ini memberikan gambaran betapa pentingnya profesi Guru itu dalam sebuah negara," katanya.
"Sehingga kita berharap pemerintah tidak memberikan perlakuan yang berbeda profesi guru itu dengan profesi lain dalam penerimaan CPNS," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI asal Sulawesi Selatan, Andi Muawiyah Ramly, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut.
Legislator Fraksi PKB ini meyakini kebijakan itu akan menambah masalah bagi pendidikan Indonesia di masa depan bila formasi PNS guru benar-benar dihapus.
"Animo untuk menjadi guru akan sampai pada titik nadir," katanya saat dihubungi Tribun Timur, Senin (4/1/2021).
Ia menegaskan, penghapusan formasi PNS guru bukan semata-mata soal faktor kesejahteraan dan hak pensiun saja yang ditiadakan lewat kontraktual.
"Tetapi juga inhaerent di dalamnya masalah kebanggaan, kehormatan sebagai sumber utama pencerahan anak bangsa," tegasnya.
Ia melanjutkan, rencana pemerintah itu seolah bertolak belakang tentang posisioning P3K.
Menurutnya, P3K merupakan affirmasi yang diperjuangkan Komisi X DPR RI dalam rangka "kemaslahatan" guru honorer yang selama ini belum cukup diperhatikan.
"Saya melihat di beberapa tempat di tanah air honor yang mereka terima antara Rp150.000 - 300.000/bulan. Artinya P3K seperti akan meniadakan formasi PNS Guru," ujarnya.
Politikus asal Sulawesi Selatan ini mengaku mendapat banyak aspirasi dari guru-guru di pelosok di kampung halamannya.
Oleh karena itu, ia dengan tegas akan menolak rencana ini.
“Ini bukan cuman sikap saya, tapi juga rekan rekan dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (F-PKB) bersikap yang sama,” bebernya.
Anggota Komisi X DPR RI, menuturkan, alasan penghormatan atas profesi guru, juga sisi kemanusiaan yang adil dan beradab dari negara perlu diaktualkan.
Ia menegaskan, guru bukan hanya mendidik dan mencerdaskan muridnya, tapi mereka juga punya keluarga, anak.