Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Muktamar IX PPP, Pertama di Luar Pulau Jawa, Digelar Secara Daring di kota Makassar
Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan digelar di Kota Makassar.
Oleh panitia lokal, Muktamar IX PPP rencananya dibuka Presiden Jokowi dan ditutup Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Muktamar partai Kakbah dijadwalkan digelar pada 18-21 Desember mendatang. Merawat Persatuan dengan Pembangunan menjadi tema Muktamar IX PPP.
“Kita sudah persiapkan segala hal menyambut Muktamar IX,” tegas Ketua DPW PPP Sulsel Muhammad Aras, Jumat (27/11/2020).
Di ruang redaksi Harian Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Nomor 430, Makassar, anggota Fraksi PPP DPR RI ini mengaku, pelaksanaan Muktamar kali ini mencatat sejarah baru.
“Ini Muktamar pertama yang dilaksanakan di luar pulau Jawa. Kita mau berikan kesan positif tentang Makassar,” ujar Aras.
Aras didampingi Koordinator Publiksi Muktamar IX PPP A Zubhan Z Echan, Koordinator Pengamanan Muh Azhar B Mattalitti, dan Koordinator Akomodasi Achmad Bahari AB.
Berbeda Muktamar sebelumnya, konsep Muktamar IX kali ini digelar secara daring dan luring atau fisik.
“Fisik hanya 40 persen dari semua peserta berpartisipasi. Ini kita lakukan karena masih dalam pandemi Covid-19,” katanya menambahkan.
Ia menegaskan seluruh peserta yang hadir wajib swab test sebelum memasuki ruangan daring atau lokasi Muktamar.
“panitia inti, peninjau, dan stakeholder yang hadir harus swab test tanpa terkecuali, termasuk media (wartawan). Kita akan list dan swab test sebelum meliput,” tegasnya.
Selain itu, panitia akan mengingatkan peserta untuk menerapkan protokol kesehatan.
Mulai jaga jarak, tetap menggunakan masker, rutin pakai hand sanitizer dan cuci tangan.
Agenda yang dibahas dalam Muktamar di antaranya laporan pertanggungjawaban pengurus DPP PPP periode terakhir, pembaharuan visi misi, AD/ART, dan pemilihan ketua umum.
Dijadwalkan hadir, Menteri Hukum dan HAM Prof Yasonna Hamonangan Laoly.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Muhammad Tito Karnavian.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan tamu undangan lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Muktamar dijadwalkan dihadiri tidak kurang dari 3 ribu simpatisan luar Sulsel dan sekira 5 ribu penggembira PPP se-Sulsel.
Selain itu, dipastikan sekira 1.211 kader inti, seperti ketua dan pengurus DPC, DPW, DPP se-Indonesia hadir.
Bahkan, panitia telah menyiapkan enam hotel.
Tiga hotel khusus pengurus inti dan tiga hotel untuk pengurus provisi dan kabupaten/kota.
Ketua DPC PPP Makassar Busranuddin Baso Tika (BBT) menyatakan Muktamar PPP akan menghadirkan lebih dari seribuan kader.
Mantan anggota DPRD Makassar itu mengaku panitia sudah mempertimbangkan pencegahan penyebaran Covid-19 dan akan menerapkan protokol kesehatan.
Ia juga mengklaim PPP telah berkoordiasi dengan Kapolri, Polda Sulsel, Pemprov Sulsel, hingga Pemkot Makassar.
“Pandemi kita sudah pikirkan, kita atur jarak, ada kemungkinan lobi-lobi (dilakukan) virtual itu sudah kita pikirkan bersama mengenai Covid-19,” kata BBT belum lama ini.
“Kita sudah komunikasi, baik Kapolri, Kapolda, Gubernur, Wali Kota. Alhamdulillah, semua respon positif,” jelasnya menambahkan.
Selain dibuka Jokowi, kata BBT, sejumlah menteri dan ketua umum partai politik lainnya juga turut hadir meramaikan kegiatan ini.
Ia menyebut penyelenggaran Muktamar merupakan kebanggan bagi masyarakat Makassar.
Kehadiran elit-elit politik nasional dan berbagai daerah akan berkontribusi terhadap perputaran uang di Makassar. Seperti, penginapan hotel, lokasi wisata, hingga UMKM lain.
Menurutnya, penyelenggaran Muktamar PPP jelas meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Ini sesuatu yang luar biasa karena DPC PPP Makassar jadi tuan rumah, ada beberapa manfaat. Pertama, peserta seribu orang, artinya kita butuh kamar hotel di atas seribu, sektor ekonomi bisa datangkan PAD,” jelasnya.
Selain itu, penyelenggaraann Muktamar PPP ini kali pertama digelar di Makassar. “DPC PPP Makassar sangat bahagia sekali untuk pertama kalinya dihelat di Makassar,” katanya.
Menteri Hingga Gubernur Berebut Kursi Ketum
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan partai tersebut membuka ruang kepada semua pihak untuk maju menjadi calon ketua umum partai berlambang Kakbah.
Hingga saat ini, kata Arsul terdapat empat orang dari internal PPP maju dalam pemilihan ketua umum.
“Pertama Pak Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas), kemudian Pak Mardiono (Anggota Watimpres),” ujar Arsul secara virtual, Jakarta, Senin (2/11) lalu.
Selain itu, politikus senior PPP yang pernah menjabat Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowan dan Ketua Fraksi PPP Amir Uskara, turut maju dalam perebutan kursi pucuk pimpinan PPP.
“Lalu ada juga Pak Sandiaga Uno (diusulkan), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim) dan Gus Ipul,” katanya.
Arsul menyadari majunya pihak eksternal partai menuai kritikan dari berbagai pihak, namun PPP merupakan partai yang demokratis dan membuka ruang kepada siapapun.
“Meskipun membuka pintu kepada semua orang untuk bisa gabung di PPP, tapi AD/ART kami mengatur bahwa untuk masuk calon ketua umum harus pernah jadi pengurus di tingkat pusat PPP, supaya identitas PPP sebagai partai kader tidak hilang,” jelasnya.
Wakil Ketua Steering Committee Muktamar IX PPP Syaiful mengatakan, pemilihan Ketua Umum PPP dapat dilakukan secara langsung one man one vote dengan satu utusan satu suara atau melalui sistem formatur.
“Dua cara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada peserta Muktamirin," kata anggota Komisi I DPR itu.
Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya kata Syaiful, jika ketua umum berasal dari fusi Nahdlatul Ulama (NU), maka sekretaris jenderalnya dari Parmusi atau Muhammadiyah.
“Begitu juga sebaliknya mengingat PPP dilahirkan oleh empat fusi partai, yakni NU, Muslimin Indonesia, Syarikat Islam dan Perti. Keseimbangan komposisi tersebut sangat penting agar terjadi kekompakan antar fusi sebagai jati dirinya," ujarnya.
"Diharapkan yang menjadi Ketua Umum dan Sekjen PPP mendatang adalah kader ideologis masing-masing fusi, bukan kader fusi yang biologis ataupun pengakuan," kata Syaiful.(*)