Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja di masih terus berlangsung di Makassar, Jumat (16/10/2020).
Pantauan tribun-timur.com, sekira pukul 14 50 Wita, tampak ratusan massa aksi memadati depan gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar.
Ratusan massa aksi tersebut berasal dari organisasi masyarakat (ormas). Aliansi itu, bernama ANAK (Aliansi Nasional Anti Komunis) NKRI.
Aliansi tersebut tergabung dari berbagai ormas Islam yakni Front Pembela Islam (FPI) Makassar, LPAS, Brigade 212, ANNAS, Istihad, KPPSI, Sabab Alawiyyin, Garuda, Forma Sulsel, laskar Daruttoba, Muslimah 212, Mujahid 411, Mujahidah Pembela Islam, Darul Mustafah, Laskar pembela Islam.
Berikut pernyataan sikap ANAK NKRI :
1. Pengambilan sikap kepada DPRD Prov sulsel untuk membatalkan UU CILAKA.
2. Mendesak Presiden RI Ir. Jokowidodo untuk membuat PERPU Pembatalan UU CILAKA.
3. Mendesak pemerintah Pusat untuk membubarkan BPIP / HIP.
4. Menyerukan kepada aparat penegak hukum serta peserta aksi demo untuk sama-sama suasana kondusif dan tidak bertindak represif.
5. Menolak perlakuan UU IT yang membungkam suara-suara rakyat karena bertentangan dengan UU yang melindungi hak warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Laporan Wartawan tribun-timur.com Sayyid Zulfadli