Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa Azis Syamsuddin? Akun Instagram Diserbu Netizen Pascapengesahan UU Cipta Kerja
Ditetapkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-undang mendapat banyak penolakan.
Hal tersebut menjadi perbincangan publik hingga di media sosial.
Terkait dengan hal itu, netizen pun ramai-ramai menyerbu akun media sosial Pimpinan DPR RI.
• UU Cipta Kerja Disahkan, Bos Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Sebut Masyarakat Tak Dikhianati
• 10 Pernyataan Kontroversi Menkes Terawan di Awal Pandemi hingga Najwa Shibab Wawancara Kursi Kosong
• DAFTAR NAMA Pimpinan dan Anggota Baleg DPR Bahas dan Setujui RUU Cipta Kerja, Kecuali Dua Fraksi
Menurut Azis Syamsuddin, banyak kata-kata dalam komentar tersebut tidak sepatutnya diutarakan di media sosial.
"Saya baru mengetahui pada pagi tadi usai mengecek Instagram dan membuat saya kaget karena tidak pernah sampai puluhan ribu komentar," kata Azis kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).
Mantan Ketua Komisi III itu mengatakan, sampai malam ini dirinya sudah mendapat komentar sekitar 26.091 dari postingan foto terakhir kegiatannya.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa hal ini merupakan sebuah dinamika dalam berdemokrasi.
"Biasanya hanya puluhan komentar yang ada dari setiap postingan kegiatan saya, luar biasa ini komentar isinya puluhan ribu hanya dalam hitungan hari," pungkasnya.
Adapun DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada Rapat Paripurna Senin (5/10/2020).
Dalam rapat yang dipimpin Azis Syamsuddin itu, terdapat dua fraksi yaitu PKS dan Demokrat menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.
Pascapengesahan UU Cipta Kerja, netizen menyerbu DPR dengan membuat tagar yang sempat menjadi trending topic di Twitter.
Muncul tagar seperti #DPRPengkhianatRakyat, #DPRKhianatiRakyat, #MosiTidakPercaya, hingga #tolakruuciptakerja.
RUU Cipta Kerja Sudah Disahkan Jadi Undang-undang, Bisakah Dibatalkan?
Pengesahan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, bahkan memicu aksi demonstrasi di berbagai kota.
Lantas, apakah Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa dibatalkan?