Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jaringan Organisasi Difabel Makassar mengundang pasangan calon (Paslon) wali kota dan wakil wali kota yang berkompetisi pada Pemilihan Wali (Pilwali) Makassar 2020.
Acara tersebut berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom yang dihadiri sejumlah organisasi difabel atau penyandang disabilitas beserta sejumlah organisasi yang peduli dengan isu disabilitas, Selasa (29/9/2020).
Dari delapan kandidat calon wali kota dan wakil wali kota, tampak hadir yakni Danny Pomanto dan Abdul Rahman Bando.
Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Abd Rahman mengatakan telah mengundang seluruh kandidat.
“Sebenarnya kami sudah hubungi semua kandidat itu sejak pekan lalu, Bahkan kami sudah menyiapkan profile masing-masing kandidat untuk kita perkenalkan ke teman-teman difabel," kata Rahman dalam rilisnya.
“Dari sini saya rasa kita bisa menilai bagaimana keberpihakan para calon pada kelompok rentan, terutama difabel. Kita sudah sediakan ruangnya, tapi mereka sendiri yang enggan mendekat,” jelasnya.
Walaupun hanya dihadiri oleh dua kandidat, dialog politik difabel itupun berlangsung dengan santai tapi serius.
Danny Pomanto menyampaikan tiga visi misi dengan delapam format masa depan. Salah satu poin yang dia tekankan adalah Pembuatan Perda Omnibus Makassar Kota Dunia yang juga akan memasukan kepentingan difabel di dalamnya.
"Selain itu, karena banyaknya persoalan pendidikan yang diungkapkan para perwakilan organisasi disabilitas, dia berjanji akan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa difabel untuk jenjang SD dan SMP," katanya.
Sementara Rahman Bando tidak berkomentar, mengingat ada ganguan teknis saat disilakan memberi sambutan.
Dialog ini adalah ruang partisipasi difabel yang baru pertama kali dilakukan di Makassar.
Sejumlah organisasi difabel yang hadir menyiapkan paparan singkat fenomena sosial atau masalah sosial yang dihadapi difabel sesuai karakteristik disabilitas setiap organisasi dan pertanyaan singkat untuk semua kandidat.
Selanjutnya, kandidat akan merespon dan memberi jawaban. Selain itu, para kandidat menyampaikan visi dan misinya untuk terkait isu disabilitas.
Perwakilan Persatuan Kusta Perjuangan Sulawesi Selatan (PKSS) Mursalim mengatakan, kadang orang yang sedang menerima kusta mendapatkan beberapa tindakan diskriminasi, baik dalam isu ketenaga kerjaan dan isu pendidikan.
Ia mencontohkan, kadang orang yang baru mengalami kusta di saat sedang bekerja di suatu tempat atau sedang bersekolah di sebuah lembaga pendidikan, biasanya mereka langsung dikeluarkan dari tempat kerjanya atau sekolahnya.