Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Warga nelayan Pulau Kodingareng Makassar Sulawesi Selatan mendesak Gubernur Nurdin Abdullah menghentikan Boskalis dan mencabut seluruh izin tambang pasir laut di perairan Spermonde.
Menanggapi hal tersebut, NA menjelaskan, Pemprov Sulsel kan sudah menjelaskan terkait tambang tersebut.
"Tunjukan apa yang dilanggar, saya sudah berbaik hati di era saya, saya Perdakan itu. Jadi zonasi 8 mil, mereka boleh menambang, jadi mereka tidak lagi di pinggir pantai, sebelumnya kan di Takalar, di pinggir pantai ini tidak kelihatan kok," kata NA saat diwancara usai meresmikan Galery ATM Center Bank Sulselbar Jl Sam Ratulangi Makassar, Jumat (14/8/2020).
Menurut Bupati Bantaeng 2 periode itu, Boskalis melakukan penambangan yang potensi banyak pasir.
"Kita sudah jelasin itu. Tapi mereka belum mengerti apa yang kita harus lakukan. Kita nggak, justru kalau kita batalin izinnya orang, kita bisa di tuntut," ujar NA.
Lebih lanjut, pihak yang melakukan aksi diharapkan menunjukan apa kesalahan penambangan tersebut. "Karena ia juga memiliki izin sesuai dengan persyaratan yang kita berikan," katanya.
"Yang kedua jangan lupa ini akan mendorong peningkatan ekonomi di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan kita karena ini proyek strategis nasional Makassar New Port, kenapa new port ini penting karena kita sudah direcord," jelasnya.
Kemudian lanjut NA, MNP itu adalah satu satu satunya pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri.
NA menghitung, kalau itu seminggu 200 hektare selesai, maka satu-satunya pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industrinya mobil kontainer lagi berkeliaran di jalan jalan umum, langsung dari industri masuk ke kapal, itu yang mereka harus pahami.
"Bayangin kalau industri berkembang, berapa lapangan kerja terserap kalau mereka ini cuman kepentingan lingkungan saja, apa yang dirusak?" ujarnya.
"Katanya semakin berkurang pencarian ikannya. Ada penelitian nggak? Saya pergi mancing ikan. Ikan itu mudah banget kok didapat dan ikan itu banyak di terumbu karang," jelasnya.
Jadi, kata NA, jangan membuat alasan tanpa kajian, coba buat kajiannya.
"Kalau ada kajiannya menyatakan bahwa itu akan mengurangi hasil tangkapan, saya hentikan itu," ujarnya.
"Kalau hanya ngomong doang kurang tangkapan mana hasil kajiannya, suruh WALHI bikin itu, buat kajian ini luas kok, dan itu ini proyek strategis nasional dan uangnya juga bukan pakai ABPD-kan tapi investasi," jelasnya.
Beberapa emmak-emmak dari Pulau Kodingareng melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sulsel Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Kamis (13/8/2020) apa ada rencana menemui?
"Sudah ditemuikan, silahkan yah kalau mau ketemu dengan saya ya silahkan kapan lagi. Masa saya yang cari dia," katanya. (tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad