Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - PJ Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menerima buku panduan penanganan covid dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian.
Penyerahan buku secara simbolis berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (8/7/2020).
Saat itu, Tito Karnavian juga membahas tentang persiapan Pilkada serentak Tahun 2020.
Rapat kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdulllah.
Begitupula sejumlah kepala daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak pada bulan Desember mendatang.
Saat memberikan keterangan Pers, Tito Karnavian mengatakan, pemeriksaan spesimen di Sulsel mengalami peningkatan sehingga angka positif Covid-19 juga meningkat.
“Sebenarnya pemeriksaan sampel secara massif itu membuat kita semakin mudah meminimalkan transmisi penularan, jauh lebih baik dibanding fenomena gunung es, kelihatan angkanya kecil namun yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak," ujar Tito.
Saat ini, yang dibutuhkan adalah edukasi ke masyarakat, gunakan semua pendekatan, baik formal maupun informal.
Selain itu, melibatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat.
Penjabat Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, untuk penanganan covid pihaknya segera menerpakan Perwali 36.
Perwali ini membatasi aktivitas keluar masuk warga yang tak memiliki surat bebas covid.
Ia pun meminta aparat perbatasan untuk tidak menyulitkan masyarakat pada saat penerapan pembatasan pergerakan lintas antar daerah.
Menurutnya, metode pemeriksaan dokumen harus berlangsung mudah dan cepat, sehingga tidak menimbulkan antrean kendaraan panjang yang memicu terjadinya kemacetan.
“Hari ini kita sosialisasikan, Insya Allah besok hingga lusa kita uji coba. Mudah-mudahan tidak ada kendala hingga penerapan di hari Sabtu nanti," ujarnya.
Saat ini Tim Tugas Penegakan Disiplin di bawah pimpinan Pak Sabri (Asisten Pemerintahan), terus bekerja berkordinasi dengan seluruh Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah).
"Kemarin saya juga menemui Pak Bupati Maros dan Pak Bupati Gowa terkait rencana penerapan Perwali, yang nantinya tentu berdampak pada daerah tetangga kita," rambah Rudy.
Namun yang paling penting ingin ditekankan kepada aparat di perbatasan, agar jangan menyulitkan masyarakat.
Sehingga perlu ada metode agar tidak terjadi penumpukan kendaraan, cukup periksa dokumen yang diperlukan saja.
Serta memperbanyak titik pemeriksaan sehingga antrian tidak panjang.
Menurutnya, rencana penerapan Peraturan Walikota Makassar nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 merupakan strategi dalam mengendalikan Covid-19 dengan tetap mempertahankan denyut ekonomi masyarakat.
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy