Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawasku RI) memasukkan Makassar sebagai kota dengan indeks kerawanan pilkada (IKP) bersama 27 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi Covid-19.
Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengatakan, salah satu tugas pejabat adalah memastikan kontestasi Pilwali Kita Makassar berjalan lancar.
"Saya mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Makassar bahwa kita adalah pelayan semua kalangan," ujar Rudy usai disumpah dan dilantik Gubernur Sulsel di Gubernuran Jl Sungai Tangka Makassar, Jumat (26/6/2020).
Ia menegaskan, ASN tidak ada warna, netralisir menjadi keharusan, tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga dalam kenyataan.
"Bila ada ASN secara faktual tidak netral kita langsung evaluasi," katanya.
Seperti diketahui, Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihat mengatakan, berbicara Makassar untuk konteks pandemi, itu sulit dibantah.
"Indikator kecil adalah anggaran pilkada, anggaran Covid-19, data penambahan pasien Covid-19, dukungan pemda, resistensi masyarakat, hambatan pengawasan pemilu, saya kira ini realistilah kita," ujarnya.
"Di Makassar berdasarkan data penambahan Covid-19 cukup tinggi. Wajar bila Makassar dari semua daerah yang berpilkada ada masalah di sana. Seperti resistensi masyarakat yang menolak pemakaman, menolak rapid test. Nah itu perlu edukasi," katanya.
Namun masih ada waktu dan ruang untuk mengantisipasi kerawanan tersebut. Nanun kerawanan tidak hanya Pekerjaan Rumah bagi penyelenggara, namun semua pihak.
"Konteks politik. Bicara pilkada 2018 dan pemilu 2019, Makassar dikaitkan dengan keberpihakan penyelenggara, rekrutmen penyelenggara, pemilu bermasalah, ketidak netralan ASN, penyalahgunaan anggaran, saya kira Makassar bisa menjelaskan itu," katanya.