Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Saksikan Live Streaming ILC TV One malam ini! Karni Ilyas bicara Kisruh Bansos: Sengkarut Antara Pusat & Daerah, singgung data yang tak sesuai.
Program Indonesia Lawyers Club atau ILC kembali hadir di TV One malam ini, Selasa 12 Mei 2020.
Pada ILC TV One malam ini, Karni Ilyas mengangkat tema Kisruh Bansos: Sengkarut Antara Pusat & Daerah.
"Dear Pencinta ILC: diskusi kita Selasa, Pkl 20.00 WIB besok berjudul "Kisruh Bansos: Sengkarut Antara Pusat & Daerah"
#ILCSengkarutPusatDaerah," tulis Karni Ilyas melalui akun Twitternya.
Lewat Twitternya, Karni Ilyas juga menyinggung soal data bantuan sosial yang tak sesuai.
"Warga yg tdk mampu hrs gigit jari, bansos yg harusnya diterima msh mjd mimpi. Sebaliknya, mrk yg mampu malah diberi. Polemik tak bs dihindari. Disinkronisasi data hrs segera dibenahi, sehingga sengkarut distribusi bansos Pusat & Daerah tak lg terjadi #ILCSengkarutPusatDaerah"
• Serang Anies, 3 Menteri Jokowi Disebut Rocky Gerung Hanya Iri Hati ini Kecemburuan Saja Sebenarnya
• Topik ILC TV One Soal Kisruh Bansos, Bukan Rocky Gerung & Mahfud MD, Netter Minta Bupati Boltim
• Isi Chat WhatsApp (WA) Jerinx SID ke Ahmad Dhani Terbongkar, Balasan Suami Mulan Jameela Bikin Emosi
Untuk diketahui, program ILC TV One yang dipandu Karni Ilyas masih konsisten mengangat tema seputar wabah Virus Corona atau covid-19.
Tak hanya mengulas kasus covid-19, tayangan ILC TV One beberapa pekan terakhir lebih fokus ke pembahasan dampak sosial akibat Virus Corona.
Beberapa narasumber mulai dari level menteri, kepala daerah, hingga pengamat dihadirkan dalam tayangan tersebut.
Nah, bagaimanakah jalannya diskusi ILC TV One Selasa 12 Mei 2020?
Tonton siaran langsung dan Live Streaming ILC TV One melalui tautan link di bawah ini:
*Disclaimer: Link siaran langsung dan Live Streaming ILC TV One hanya informasi untuk pembaca. TribunKaltim.co tidak bertanggung jawab terhadap kualitas dan isi siaran langsung.
Instruksi Jokowi, Cukup Beras Saja
Presiden Joko Widodo memerintahkan agar bansos untuk warga DKI Jakarta hanya berupa beras.
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan agar bantuan sosial bagi warga DKI Jakarta berupa beras saja atau tanpa bahan pangan lainnya.
Selama ini, bantuan bagi warga DKI adalah sembako yang berisi berbagai macam barang kebutuhan senilai Rp 600.000.
"Presiden memerintahkan agar untuk bansos sembako Jabodetabek ini dari 6 kali tahapan penyaluran itu dibagi 4 penyaluran dalam bentuk paket sembako dan 2 kali penyaluran dalam bentuk beras," kata Juliari Batubara dalam video konferensi, Jumat (8/5/2020).
• Serang Anies, 3 Menteri Jokowi Disebut Rocky Gerung Hanya Iri Hati ini Kecemburuan Saja Sebenarnya
• Topik ILC TV One Soal Kisruh Bansos, Bukan Rocky Gerung & Mahfud MD, Netter Minta Bupati Boltim
• Isi Chat WhatsApp (WA) Jerinx SID ke Ahmad Dhani Terbongkar, Balasan Suami Mulan Jameela Bikin Emosi
Nantinya, bantuan dalam bentuk beras tersebut akan didistribusikan oleh Bulog.
Kementeriannya telah melakukan koordinasi dengan Bulog untuk proses distribusi tersebut.
"Kementerian Sosial dengan Bulog sudah menyepakati bagaimana pembagian-pembagian tahapannya sehingga nanti bisa total menjadi 6 tahapan penyaluran," tuturnya.
Terdapat kurang lebih 1,9 juta warga di Jabodetabek yang akan menerima bantuan Sembako tersebut. Rinciannya 1,3 kepala keluarga di DKI dan 600 ribu warga Bodatebek.
"Tahap pertama kita sudah selesaikan beberapa hari yang lalu yaitu untuk Jakarta sudah selesai semua dan hari ini kita mulai untuk bodetabek untuk 600 ribu kk dengan mekanisme yang sama pula yaitu dua kali penyaluran per bulan dan indeks 600 ribu," ungkap Juliari Batubara.
Isi Paket Sembako Disoroti DPR
Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah menyoroti pembagian bantuan sosial ( bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 atau Virus Corona.
Menurutnya, isi dari paket bansos yang diberikan kepada masyarakat jangan melulu makanan instan.
“Penyertaan susu kental manis dan makanan instan lainnya di dalam bantuan sembako untuk masyarakat terdampak covid-19 harus bisa digantikan dengan bahan pangan lain yang dapat memenuhi nilai gizi keluarga,” katanya dalam keterangannya, Jumat (8/5/2020).
Ia mencontohkan, idealnya paket berupa beras.
Namun jika di daerah tersebut ada pangan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat, misalmnnyerap hasil-hasil dari daerah setempat, seperti ikan baik darat dan laut,” katanya.
Ia juga menyarankan, paket ada mi instan dan susu kental manis bisa diganti saja dengan protein yang langsung bisa diproduksi oleh masyarakat, termasuk nelayan.
Menurut Luluk, persoalan tersebut dapat teratasi apabila antarkementerian mau saling bekerja sama.
Sebab, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan institusi yang lain masing-masing punya program bantuan dalam penanganan covid-19.
“Kalau program-program setiap kementerian ini saling diintegrasikan, maka tidak akan ada ceritanya susu kental manis masuk dalam bansos,” tegas Luluk.
Ia mencontohkan, Pemerintah bisa membeli bahan-bahan pangan yang surplus di masyarakat akibat rendahnya daya beli masyarakat seperti ayam, telur dan cabe untuk dibagikan kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan.
Untuk memudahkan distribusi ataupun mencegah agar bahan tersebut tidak rusak, bahan pangan tersebut dapat diolah ataupun dijadikan produk beku.
“Cara-cara kreatif seperti ini yang perlu dilakukan saat ini, dan inilah yang dilakukan oleh Vietnam, dan negara lain.
Dalam keranjang bantuan pangan isinya makanan bergizi , bukan junkfood seperti mi instan dan susu kental manis yang dapat membuat antibodi menurun,” pungkas Lulu.
Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan Konsumsi Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes Dyah Yunniar Setiawati, SKM, MPS membenarkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid-19 masih jauh dari aspek pemenuhan gizi masyarakat.
“Sekarang bagaimana agar ketersediaan pangan bisa diakses oleh masyarakat.
Harapannya, keluarga-keluarga yang telah menerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan yang lain, terutama kebutuhan protein untuk anak,” ujar Dyah.
“Susu kental manis bukan produk susu, ini salah kaprah. Sebaiknya dalam bantuan tidak ada susu kental manis,” pungkas Dyah.
Anies Jawab Tudingan Sri Mulyani
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bantuan sosial ( bansos) kepada warga terdampak Virus Corona ( covid-19).
Menurut Anies, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.
Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta tahun 2020.
"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan covid-19," kata Anies Baswedan dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).
Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan termasuk saat pandemi seperti ini.
"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," kata dia.
Untuk pendistribusian bansos tahap pertama diberikan kepasa 1.194.633 Kepala Keluarga (KK) di DKI Jakarta.
Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu.
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.
"Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," tutur Anies Baswedan.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.
Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.
Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.
Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI. (*)
Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul LIVE STREAMING ILC TV One Malam Ini, Karni Ilyas Bahas Kisruh Bansos, Singgung Data yang tak Sesuai,