Setuju PSBB, REI Sulsel: Asal Semua Kebutuhan Pangan Masyarakat Terdampak Covid-19 Dipenuhi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyebaran covid-19 begitu cepat. Agar tidak banyak masyarakat yang terpapar, pemerintah terpaksa membatasi aktivitas masyarakat.

Salah satunya dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini dilakukan di sejumlah wilayah yang paling berpotensi penyebaran covid-19, termasuk di Makassar.

Sebagaimana, PJ Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto melalui Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD REI Sulsel Abdul Malik Ibrahim mengatakan, pihaknya setuju saja.

"Kalau berbicara PSBB diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus, setuju. Asalkan semuanya sudah diperhitungkan dampak ekonominya," katanya pada Tribun Timur, Kamis (16/4/2020).

Menurut Malik, pemerintah maupun masyarakat harus benar-benar siap dengan PSBB ini. Sebab,
sebelum diterapkan saja dampaknya sudah luar biasa.

"Lantas jika tak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak ada lagi kegiatan. Semuanya tutup maka di sisi lain pedagang kaki lima, ojol, buruh harian akan kehilangan penghasilan. Jika itu terjadi mereka mau makan apa? Kecuali kebutuhan pangan mereka terpenuhi selama PSBB," jelasnya.

Bagi Malik, PSBB ini sebaiknya jangan diterapkan secara totoalitas se-Kota Makassar. Cukup dilakukan di kecamatan yang paling berpotensi penyebarannya.

"Atau bisa juga PSBB lebih diutamakan pada jam malam. Pagi tetap, meski ada pembatasan namun kegiatan ekonomi tetap berjalan, agar tidak muncul masalah baru," bebernya.

Terkait bisnis property, Malik mengakui dampaknya sudah ada sejak covid-19 merebak di Indonesia khususnya Sulsel.

"Bagi kami di bisnis property, tanpa PSBB sudah sangat berpengaruh. Karena sejak awal kami mengurangi aktivitas. Tetapi dengan PSBB ini buruh harian yang bekerja bergantianpun akan kehilangan penghasilan," ujarnya.

Namun, namun bagi Malik kalau PSBB dapat terlaksana secara maksimal dan kebutuhan pangan para buruh, ojol dan lainnya dipenuhi baik oleh pemerintah maupun pihak lainnya maka boleh-boleh saja.

"Kami tentu berharap, hal ini tidak akan menimbulkan masalah baru," tuturnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit