Sulbar Lawan Corona

DPRD Sulbar Desak Pemprov Kunci Perbatasan Kecuali Angkutan Logistik

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pimpinan DPRD Sulbar konferensi pers terkait penanganan Covid-19 di wilayah Sulbar.(nurhaditribun)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Penanganan pencegahan virus corona atau Covid-19 di wilayah Sulbar dinilai DPRD Sulbar belum maksimal.

Pimpinan DPRD mendesak Pemprov Sulbar secepatnya mengambil langkah kongkrit dengan memantau langsung operasi di lapangan.

"Kami minta pemprov lebih cepat memantau operasi lapangan. Rencana yang telah ditetapkan harus dipastikan berjalan lebih cepat di lapangan. Kawan-kawan pimpinan dan anggota DPRD Sulbar sudah turun ke lapangan dalam pekan ini sampai hari ini,"kata Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, kepada wartawan di gedung DPRD, Kamis (26/3/2020).

Usman menilai standar untuk rumah sakit rujukan sampai saat ini belum siap. Demikian pula BPBD sebagai frontier di lapangan juga belum siap sepenuhnya.

"Tadi kami pantau bersama tiga pimpinan dan anggota dewan, mereka masih berkutat soal anggaran. Ini yang harus cepat. Tidak ada alasan terlambat karena anggaran,"ujarnya.

Apalagi, lanjut Usman, pemerintah pusat sudah perintahkan tidak boleh ada hambatan soal angggaran untuk tanggap darurat Copid-19.

"Pemerintah harus menyadari betul bahwa wilayah terpapar virus sudah berada di dekat wilayah Sulbar, seperti Kaltim, Sulsel, Sulteng, dan Sultra,"ucapnya.

Meski saat ini di Sulbar berdasarkan posisi data masih zero kasus, tapi bukan berarti tidak bisa sigap untuk melakukan antisipasi. Usman meminta agar lebih cepat daripada kecepatan paparan Covid-19 tersebut.

"Jika pemerintah menilai masih akan terhambat dengan manjemen bertingkat karena banyak melibatkan unsur dan pihak terkait, maka teman-teman di DPRD berpendapat untuk mengambil sikap mengunci wilayah perbatasan dan hanya memberi toleransi untuk akses logistik saja. Namun itu pun tetap dalam pengawasan yang ketat,"tegas Usman.

Begitu pula untuk akses melalui jalur laut dan udara. Pemerintah harus secepatnya bisa mempertimbangkan opsi mengunci akses tersebut.

"Satu hal yang perlu dipercepat adalah dukungan sumberdaya anggaran untuk lapangan. Kita mau prosesnya bisa singkat dan diberi pendampingan dari tim teknis agar tidak ada asistensi terlalu lama," pungkas Usman.(tribun-timur.com)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Berita Terkini