Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) Selle KS Dalle, batal memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Asri Sahrun.
Ini terkait laporan pejabat yang Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya tidak terdampak perampingan namun kena non job atau pembebasan jabatan karena diisi pejabat baru.
"Belum sempat kami panggil BKD untuk dimintai klarifikasi dihadapan komisi, terkait kisruh sejumlah ASN yang non job padahal semestinya tidak dinonjobkan," katanya via pesan WhatsApp, Selasa (10/3/2020).
Ini dikarenakan, kala bertemu Sekretaris Provinsi (Sekprov) Abdul Hayat Gani, ia disampaikan sangat memahami perasaan ASN yang tidak semestnya dinonjobkan, kenyataannya non job.
"Olehnya Pak Sekprov sedang mencari formula kebijakan yang tepat dan bersifat afirmatif yang bisa menjadi solusi atas kisruh ini," kata Selle.
"Artinya kalau sudah Pak Sekprov yang bicara dan sedang mencari formula kebijakan yang tepat, maka posisi BKD tinggal melaksanakan secara teknis," lanjutnya.
Seperti diketahui, persoalan mutasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) belum lama ini menuai polemik.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) ternyata menerima beberapa laporan pejabat yang Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya tidak terdampak perampingan namun kena non job atau pembebasan jabatan karena diisi pejabat baru.
"Banyak yang WA dan telepon saya. Katanya, Pak gimana ini, kami kok tiba-tiba dinonjobkan tanpa alasan yang jelas, kami diganti oleh orang yang semestinya belum memenuhi syarat untuk mengganti posisi kami," ujar Selle via WhatsApp, Jumat (21/2/2020) lalu.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
(*)