Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) menjadi ancaman pilkada yang tidak demokratis pada perhelatan Pilkada serentak 2020. Termasuk di Pilkada Mamuju 2020 mendatang.
Berdasarkan riset Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait faktor ketidaknetralan ASN pada setiap Pilkada, 43 persen karena ada kecenderungan ASN mengejar jabatan struktural di pemerintahan.
"Kemudian 15,4 persen karena hubungan kekerabatan, 12,1 karena tak paham aturan, 7,7 persen karena intervensi dan 5,5 persen karena tak berintegritas dan 6,6 persen lainnya tidak memberikan jawaban," kata Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin di acara diskusi publik pengawasan pemilu partisipatif di Hotel Maleo Town Square, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (5/3/2020).
Rusdin menuturkan, data indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dirilis oleh Bawaslu RI dengan menenpatkan Mamuju di urutan kedua paling rawan konflik, membuat Bawaslu Mamuju akan ekstra bekerja, konsolidasi ke semua pihak.
"Dari semua dimensi yang menjadi ukuran Bawaslu menetapkan IKP, semua pernah terjadi di Mamuju. Potensi bermasalah di semua level, tapi yang paling besar potensinya adalah netralitas ASN, kemudian DPT bermasalah," ungkapnya.
Rusdin mengungkapkan selama tahapan Pilkada Mamuju 2020 dimulai sudah ada sembilan oknum ASN lingkup Pemkab Mamuju yang diproses terkait dugaan keterlibatan politik praktis.
"Kasusnya semua sama terkait pelanggaran kode etik, lebih banyak dari hasil pengawasan yang kami lakukan, Tapi itukan KASN nanti yang akan menilai pelanggarannya," tuturnya.
Diskusi publik pengawasan partisipatif yang gelar Bawaslu menghadirkan empat narasumber, yakni Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin, Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang, Kepala Kesbangpol Mamuju Basit dan Kabag Ops Polresta Mamuju M Imbar.
Rusdis mengatakan diskusi tersebut membahas starategi pengawasan dalam upaya pencegahan potensi kerawanan Pilkada Mamuju 2020 berbasis data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
"Untuk meredam kerawanan Pilkada di Mamuju bukan hanya tugas Bawaslu, tapi semua elemen harus berperan, mulai parpol, okp, media dan masyarakat,"ucapnya.
Namun, menurutnya, dirilisnya IKP oleh Bawaslu RI menjadi hal positif bagi Bawaslu Mamuju, sebab akan lebih leluasa membaca prediksi, kemudian lebih nyaman menyusun strategi pengawasan.
"Hasil diskusi publik ini akan coba kita rumuskan untuk menjadi rencana tindak lanjut, kemudian menjadi rekomendasi kepada semua pihak, baik pemerintah dan stakeholder yang lain untuk menurunkan indeks kerawanan Pilkada Mamuju," katanya.
"Tapi perlu dipahami juga, membaca IKP bukan berarti daerah yang tidak dikategorikan tinggi kerawanannya itu aman, tetapi bagaimana melakukan pencegahan maksimal, sehingga hal dimensi yang ada dalam IKP tidak terulang," lanjutnya.(*)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
(*)