Baca tanpa iklan
Cerita Desa Berhantu yang Buat Resah Menkeu Sri Mulyani, Kenapa? Ada Hubungan dengan Kapolri
TRIBUN-TIMUR.COM - - Menteri Keuangan ( Menkeu ), Sri Mulyani, menemukan sebuah desa hantu yang tidak berpenghuni atau desa fiktif.
Namun desa tersebut mendapat anggaran dari pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan pada rapat kerja evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama Komisi XI DPR RI terkait tantangan dalam penyaluran dana desa.
Meski tidak menyebutkan lokasi, namun dari informasi yang beredar jika lokasi desa berhantu itu berada di kampung halaman Kapolri Jenderal Idham Azis.
Semakin memperkuat dugaan Sri Mulyani, desa tersebut memang tidak terdaftar sebelumnya, jadi bisa dikatakan tidak berpenghuni.
Tetapi, pelaku yang membuat adanya desa itu belum diketahui siapa orangnya.
"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019), dikutip dari laman Tribunnews,
Senin (4/11/2019).
TKDD menjadi satu diantara belanja negara yang terus naik dan ditujukan untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah.
"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan jika TKDD saat ini naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.
"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antar daerah Jawa dan luar Jawa," imbuh dia.
Hingga 30 September 2019, Sri Mulyani menyebut realisasi dana desa Rp 42,2 triliun atau telah mencapai 62,9% dari target APBN
2019 sebesar Rp 70 triliun.
Mengutip tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (5/11/2019), adanya ‘desa hantu’ ini diakui Sri Mulyani baru terungkap karena ada pihak yang melapor usai terbentuknya Kabinet Indonesia Maju.
Dikutip dari Kompas.com, Senin (4/11/2019), Sri Mulyani mengatakan mulai bermunculan desa-desa baru.
Ia mengungkapkan, dirinya menerima laporan jika banyak muncul desa baru yang diketahui tidak berpenduduk, dengan tujuan agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.
Keberadaan aliran dana desa tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dana tersebut dengan membentuk desa baru.
Sri Mulyani menambahkan, saat ini kinerja dana desa masih belum bisa maksimal.
Masih banyak desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal, padahal setiap tahunnya anggaran untuk dana desa terus meningkat.
"Untuk dana desa meski sudah memberi setiap tahun, kami masih melihat ada 20.000 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal," ujar dia.
Lokasinya di Sulawesi Tenggara
Kepolisian RI ikut angkat bicara adanya temuan dari kementerian keuangan (Kemenkeu) mengenai desa fiktif alias 'desa hantu' di Indonesia.
Desa hantu tersebut ditenggarai ikut andil membuat belanja negara 'bocor' setiap tahunnya.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, Kepolisian RI akan menelisik adanya dugaan desa hantu tersebut.
Apalagi, kasus desa fiktif pernah juga ditemukan oleh Polda Sultra yang berada di Kabupaten Konawe.
Diketahui saat ini, Polda Sultra telah memeriksa sebanyak 60 orang saksi terkait desa fiktif di Kabupaten Konawe. Mayoritasnya ialah Kepala Desa, namun belum ada satupun yang ditetapkan tersangka.
"Jelas kita akan melakukan upaya-upaya proses penegakan hukum tetapi kita koordinasi dan sinergi dengan lembaga penegak hukum tersebut," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Nantinya, ia menyatakan akan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya mengenai temuan tersebut.
"Prinsipnya Kepolisian RI akan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain. ada Kejaksaan, ada KPK," pungkasnya
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),
Sri Mulyani menjelaskan, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.
Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat yang ditujukan untuk nya kemandirian daerah.
"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.
Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, TKDD naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.
"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antardaerah Jawa dan luar Jawa," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Sri Mulyani - Desa Hantu' alias Fiktif Terima Dana Desa Jadi Sorotan, Menkeu Sri Mulyani Buka-bukaan, https://medan.tribunnews.com/2019/11/06/sri-mulyani-desa-hantu-alias-fiktif-terima-dana-desa-jadi-sorotan-menkeu-sri-mulyani-buka-bukaan?page=all.Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Telisik Temuan ''Desa Hantu'', Polri Akan Koordinasi dengan KPK dan Kejaksaan, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/05/telisik-temuan-desa-hantu-polri-akan-koordinasi-dengan-kpk-dan-kejaksaan?page=all.