Baca tanpa iklan
"Belum ada kesepakatan antara DPRD dengan pihak ekseskutif terkait anggaran KPU. Saya heran tiba-tiba eksekutif dan KPU menyepakati NPHD," ujar Riswan Bibbi di Warkop Dg Aziz, Jl Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Senin (30/9/2019).
Ketua DPC PKB Luwu Utara menyebutkan, dana KPU wajib dibicarakan sebagaimana aturan di DPRD terkait pembahasan anggaran.
"Harus dibicarakan sebagaimana aturan di DPRD terkiat pembahasan anggaran," papar dia.
Apalagi lanjutnya, sampai saat ini belum ada alat kelengkapan DPRD dan pimpinan defenitif.
"Kalau pimpinan sementara tidak memiliki wewenang untuk itu," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemda dan KPU telah menyepakati NPHD.
Penandatanganan NPHD Rp 30 miliar disaksikan Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi dan Ketua Sementara DPRD Luwu Utara Hamuddin di Kantor Bupati Luwu Utara, Jumat (27/9/2019).
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menyebut penyelenggaraan Pilkada sudah sering dilaksanakan sehingga pelaksanaannya seharusnya semakin berkualitas
"Saya titip anggaran yang sudah kita sepakati agar dikelola dengan baik dan apa yang kita harapkan dapat kita capai," katanya.
Ketua KPU Luwu Utara, Syamsul Bachri menyambut baik penandatanganan NPDH setelah melalui proses panjang pembahasan antara KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Jadi soal anggara kami sudah ada kesepakatan antara Pemda dan DPRD. Sudah kita lakukan penandatanganan NPHD oleh Pemda dan KPU," kata Syamsul ketika itu. (*)
Laporan Wartawan TribunLutra.com, @chalik_mawardi_sp
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur: