"Penolakan pengesahan revisi UU KPK dan rancangan KUHP yang kontroversial, mendesak DPRD Bone untuk meneruskan aspirasi ke DPR RI, dan mosi tidak percaya DPR dan presiden," katanya.
Sebelumnya, hanya Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P 45) Cabang Bone menggelar aksi damai di sejumlah kantor pemerintah di Bumi Arung Palakka, Selasa (24/9/2019).
Yakni Kantor DPRD Bone, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bone dan Kantor Bupati Bone.
Laporan Wartawan TribunBone.com @juzanmuhammad
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur: