Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Alokasi anggaran untuk program-program yang mengakomodir pemenuhan hak dan kebutuhan difabel di Kota Makassar, masih minim.
Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Abdul Rahman menyebut, berdasarkan data, jumlah anggaran makan minum para pejabat (eksekutif dan legislatif) masih jauh lebih besar.
Dibandingkan dari anggaran APBD yang dialokasikan untuk sejumlah program maupun kegiatan dalam rangka pemenuhan hak-hak difabel.
"Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah kurangnya pelibatan organisasi atau lembaga difabel dalam proses perencanaan dan penganggaran," kata Rahman, Sabtu (6/7/2019).
Peserta BJRB Lantamal VI Belajar Olahraga Selam dan Dayung
Buka Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Ini Pesan Sekda Torut
Hal tersebut dikatakan saat menghadiri kegiatan Pelatihan Analisis dan Advokasi Anggaran di Hotel Horison, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Olehnya itu, kata dia, melalui pelatihan analisis dan advokasi dengan menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) ini PerDIK berupaya mendorong lembaga Difabel
untuk bisa memahami proses perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintah.
Lembaga Difabel dimaksud seperti, HWDI Sulsel, Permata Kota Makassar, National Paralympic Committeee (NPC) Kota Makassar.
PerDik Sulsel, Forum Anak Istimewa (Forkasi) Kota Makassar, dan Ikatan Tuna Netra Muslim Kota Makassar.
Selama ini kata Dia lembaga atau organisasi difabel hanya diundang pada saat pembahasan perencanaan dan penganggaran di tingkat kota.
PROFILE Muhammad Idris, Anak Petani Peraih Gelar Lulusan Terbaik Akpol 2019
Demi Ikut Festival di Boyolali, Musisi Pinrang Bersatu Galang Dana di Jalanan
Sementara, pada tingkat tersebut perncanaan bisa dibilang hanya tinggal ketuk palu.
"Kita memberikan pelatihan kepada teman-teman di lembaga difabel tentang analisis dan advokasi APBD ini, tak lain tujuan atau outputnya," katanya.
"Kedepan teman-teman bisa ikut aktif berperan dan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran APBD Makassar mulai dari tingkat terbawah, yakni kelurahan," tuturnya
Selain itu, lanjut Rahman, dorongan agar alokasi anggaran APBD bisa mengakomodir program-program pemenuhan hak difabel ini juga.
Juga sekaligus sebagai upaya membantu pemerintah kota dalam mewujudkan Makassar sebagai kota inklusi.
"Salah satu syarat utama untuk mewujudkan kota inklusi itu adalah harus terpenuhinya hak-hak teman-teman difabel," katanya.
"Makanya kita terus dorong agar ada peningkatan setiap tahunnya untuk pengalokasian anggaran APBD bagi program pemenuhan hak teman-teman difabel," pungkasnya. (*)
Langganan Berita Pilihan
tribun-timur.com di Whatsapp
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur: