Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Isu-isu terkait Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi trending topic google, Selasa (21/5/2019).
Terlebih lagi usai pengumuman hasil Pemilu Serentak 2019 yang telah dilaksanakan.
Nama-nama pun telah diumumkan, dan mengeluarkan siapa-siapa yang menjadi pemenang.
Salah satu isu yang ramai dibahas yakni aduan yang ditolak oleh Bawaslu.
Dilansir dari Kompas.com, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi putusan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) yang menolak laporan BPN soal pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.
Menurut Dasco, Bawaslu baru menolak satu laporan.
BPN, kata dia, masih memiliki sejumlah bukti yang bisa dilaporkan ke Bawaslu.
"Jadi begini laporan BPN yang masuk ke Bawaslu soal TSM itu baru satu ya yang tadi diputus oleh Bawaslu belum dapat diteruskan ke persidangan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).
Laporan yang ditolak adalah mengenai keterlibatan aparatur sipil negara untuk pemenangan paslon capres dan cawapres nomor urut 01.
Dasco bisa memahami jika bukti-bukti yang disampaikan BPN belum sesuai dengan ketentuan Bawaslu.
BPN akan mengevaluasi kembali bukti-bukti agar bisa sesuai dengan yang diminta Bawaslu.
Kemudian BPN akan memasukan kembali laporan pelanggaran pemilu terkait keterlibatan ASN ini bersama laporan lainnya.
Bagaimana sejarah terbentuknya Bawaslu?
Dilansir dari wikipedia, dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an.
Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu.