Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah tidak tahu menahu soal inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel akan mengajukan hak angket dan interpelasi kepada Pemprov Sulsel.
Menurutnya ia tidak tahu menahu apa itu hak angket. Jika pun kata Nurdin ingin mengetahui kondisi di Pemprov Sulsel saat ini baik-baik saja.
"Saya tidak tahu soal itu hak angket, DPRD juga belum ada info ke kami," ujar Nurdin Abdullah ditemui di Kawasan Center Poin Of Indonesia, Jl Metro Tanjung Bunga, Makasssar, Selasa (14/5/2019).
Polantas Polres Pinrang Kini Dipimpin Polwan Cantik
Polrestabes Makassar Buru Penyebar Isu Bom di Mal Panakukang
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman enggan mengomentari secara dalam mengenai rencana pengajuan hak angket dan interpelasi kepada Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dan Wagub Sulsel.
Sudirman bahkan mengaku bahwa dirinya belum menerima informasi mengenai hal tersebut.
"Saya belum ada laporan (terkait hak angket DPRD)," katanya.
Sebagai Wagub Sulsel, Sudirman menyebutkan bahwa ia tak ingin berandai-andai mengenai hal tersebut apalagi mengomentari yang belum terjadi.
"Nanti diliat, jangan mendahului, kita lihat dulu situasi nya," tambahnya.
Senin siang pimpinan dewan menggelar rapat pimpinan di ruang rapat Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel.
Dalam rapat ini mencuat bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengajukan hak angket dan interpelasi terkait kegaduhan pemerintahan yang dipimpin oleh Gubernur Sulsel dan Wakilnya.
Meski Tanpa Pemain Pilar, Suporter Zona Bandara Yakin PSM Menang di Laos
Mantan Bupati Sinjai ini membeberkan, lebih dari separuh fraksi mendorong untuk segera dilakukan hak angket atau interpelasi.
"Ada separuh bicara dan mendorong (hak interpelasi), dalam rangka pengawasan dewan. Hal ini perlu kita seriusi," katanya.
Semua fraksi ingin, kejadian disharmonisasi antara gubernur dan wakil gubernur Sulsel tak terulang kembali.
"Jangan dibilang ini kejadian masalah SK kemarin hubungan gubernur dan wagub baik-baik saja, padahal seolah-olah baik," katanya.
Roem pun mengatakan, orang di luar Sulsel mempertanyakan. Tentu ini menjadi cermin buruk bagi pemerintahan daerah.
Adapun hak angket ini mencuat setelah polemik pelantikan 193 pejabat oleh Wakil Gubernur Sulsel.
193 pejabat yang dilantik hingga saat ini belum bia bekerja, karena tidak ada kejelasan status. Hal ini pun diyakini Roem akan berdampak pada pelayanan ke masyarakat.
Hak angket sendiri, bisa saja terbit rekomendasi apakah pejabat yang dilantik dianulir ataukah tetap dijabatan dengan catatan melakukan evaluasi sesuai dengan penilaian Baperjakat.
Laporan wartawan tribun-timur.com, Saldy
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
Follow juga Instagram Tribun Timur: