Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Kota Makassar, Sulawesi Selatan dinilai layak menjadi ibu kota negara dibanding Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Kenapa Makassar lebih layak dibanding Palangkaraya?
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengusulkan Sulawesi menjadi lokasi Ibu Kota baru.
Hal itu disampaikan Kalla dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).
"Ya, Sulawesi dibilang Pak JK," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kepada wartawan usai rapat terbatas.
Menurut Basuki Hadimuljono, ada tiga lokasi yang diusulkan oleh Wapres.
Pertama adalah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Kedua, adalah kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Kedua daerah itu dinilai strategis karena lokasinya berada di tengah Indonesia, baik jika diukur dari barat ke timur dan utara ke selatan.
Namun, kedua daerah itu memiliki kekurangan, yakni cukup rentan terhadap bencana.
"Karena itu ring of fire," kata Basuki Hadimuljono.
Opsi ketiga yang ditawarkan Jusuf Kalla adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Daerah tersebut dinilai tidak rentan terhadap bencana alam karena di luar kawasan cincin api. Namun, lokasinya dinilai terlalu ke selatan.
"Sulawesi kalau tidak mau ring of fire itu Makassar, tapi tidak di tengah," kata Basuki Basuki Hadimuljono.
Menurut Basuki Basuki Hadimuljono, lokasi baru ibu kota ini memang masih akan dikaji lebih dalam pada rapat-rapat selanjutnya.
Selain Sulawesi, menurut Basuki Basuki Hadimuljono, Pulau Kalimantan juga akan menjadi pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah.
"Paling aman Kalimantan," ujarnya.
Di Kalimantan, daerah paling banyak diusulkan adalah Palangkaraya.
Palangkaraya Minim Potensi Bencana
Kepala Badan Penganggulangan Bencana Nasional (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo mengungkapkan, dari segi kebencanaan, Pulau Kalimantan mempunyai potensi yang kecil terdampak bencana jika dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia.
Dari total luas Pulau Kalimantan, hanya bagian timur saja yang dikelilingi sesar aktif.
Yakni, sesar Tarakan, sesar Mangkalihat dan Sesar Meratus di sisi selatan.
"Ada sesar aktif tapi itu jauh letaknya. Dan kalaupun ada gempa kecil kemungkinan dampaknya," kata Doni Monardo ketika berkunjung di Malang Jawa Timur, Senin kemarin.
Doni Monardo menambahkan, wilayah paling aman di Pulau Kalimantan yakni Kalimantan Tengah (Kalteng).
Di wilayah tersebut, belum ditemukan jejak gempa yang cukup parah, seperti di wilayah lain seperti di Sumatera, Sulawesi dan Jawa.
"Kalimantan Tengah itu relatif aman lah," bebernya.
Kendati demikian, Letjen TNI Doni Monardo menimpali, bahwa potensi kebakaran hutan di Kalimantan cukup tinggi.
Makassar Kalahkan Palangkaraya
Dikutip dari Antara, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) pada Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencenaan (FADP), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) pernah memaparkan hasil kajiannya terkait wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.
Hasil kajian disampaikan, Agustus 2017 kepada Pemkot Makassar.
Berdasarkan hasil kajian, Makassar ditempatkan sebagai kota teratas yang layak menjadi ibu kota negara.
"Semua persyaratan untuk menjadikan Makassar sebagai ibu kota telah dikaji oleh teman-teman di ITS dan saya rasa kajiannya itu ilmiah," ujar Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto, sebagaimana diwartakan Antara, Agustus 2017.
Makassar dinilai paling layak menjadi ibu kota negara dibanding Palangkaraya karena Palangkaraya masih tergolong daerah pedalaman.
"ITS merumuskan tiga kriteria umum ibu kota negara Indonesia di masa depan yang jika dicermati bersesuaian dengan Makassar," kata Danny Pomanto.
Kriteria pertama, ibu kota baru Indonesia adalah kota marina, yaitu kota yang mencerminkan karakter yang kuat akan ciri negara kepulauan (archipelago capital city) yang dikenal juga sebagai negara maritim dengan memanfaatkan potensi marina, bukan pedalaman.
Kedua, kota tersebut mampu mengakomodasi kegiatan inti dan menyebarkan kegiatan pendukungnya mengikuti potensi masing - masing daerah.
Koneksi antara kota inti dan pendukung dijalankan dengan pemanfaatan Iptek sehingga berjalan efisien dan efektif.
Lokasi ibu kota harus berada relatif di wilayah tengah Indonesia. Titik tengah Indonesia berada di antara Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.
Hal itu untuk mengatasi ketimpangan antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur.
Ketiga, dilakukan pembatasan variansi kegiatan di dalam ibu kota baru yang dapat mengubah wajah Indonesia dari Jawa based menjadi negara kepulauan dengan mempertimbangkan jalur fiber optic backbone nasional.
Kriteria umum yang dihasilkan pakar ITS berdasarkan studi akademis, mencerminkan kondisi kekinian Makassar yang dikenal sebagai "water front city" dan telah lama mentasbihkan diri sebagai "smart city" yang menerapkan digital informasi dalam tata kelola pemerintahannya.
Jokowi Sudah Putuskan
Yang jelas dalam rapat Senin kemarin, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.
Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian dan lembaga.
Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.
Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar jakarta, tetapi masih dalam raidus sekitar 50-70 km dari Jakarta.
Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia.
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang Brodjonegoro.(kompas.com/antara)