TRIBUN-TIMUR.COM-Beredar surat perintah yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono kepada seluruh pejabat dan kader partai demokrat.
Surat tersebut sebagai respon pasca-Pilpres 2019. Dimana, berdasarkan hasil quick count, pasangan Joko Widodo-Maruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Mengutip dari Kompas.com, surat tersebut berisikan tentang instruksi untuk seluruh pengurus dan juga kader-kader partai Demokrat.
SBY yang juga merupakan ketua Umum dari Partai demokrat juga memberikan instruksi untuk pejabat pasca Pilpres 2019 saat ini.
Dalam sebuah isi surat tersebut ada 4 poin penting yang di sampaikan oleh SBY.
Baca: Permintaan Rocky Gerung Sehari Jelang Pilpres 2019 dan Foto-fotonya Bareng Presiden VI RI SBY
Baca: pemilu2019.kpu.go.idp-UPDATE Situng Real Count C1, Data dari 11.013 TPS, Berapa Suara Prabowo?
Baca: Jokowi-Amin Menang versi Quick Count, Akankah Kubu Prabowo-Sandiaga akan Gunakan People Power?
Mengenai kabar pemberitaan Surat SBY ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
"Ya (benar surat dikirimkan SBY)," ujar Syarief Hasan dihubungi di Jakarta, Kamis (18/4/2019) malam, seperti dikutip dari Antara yang dilansir oleh Kompas.com.
Dalam surat tersebut utamanya ditujukan kepada Sekjen, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan serta waketum Demokrat.
Tak hanya itu saja, Surat tersebut juga di tembuskan kepada Komandan Kogasma Partai Demokrat.
4 Poin Penting dalam surat yang ditulis SBY tersebut antara lain mengenai Situasi Pasca Pemilu 2019 hingga mengenai ketengan-ketegangan situasi yang berkembang kearah bahaya.
Baca: Petugas Keamanan dan KPPS di Papua diteror KKB
Berikut ini 4 Poin Penting mengenai Isi Surat tersebut yang tribunnews kutip dari kompas.com:
1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita,
saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat,
untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air.
2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi