Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - pemilu2019.kpu.go.id - Hasil Real Count C1 KPU Pilpres 2019, Kunci Kemenangan Jokowi & Prabowo
Masyarakat kini disibukkan dengan mengawal suara Real Count C1 KPU Pilpres 2019.
Sebelumnya quick count memenangkan pasangan Jokowi-Maruf dengan presentase 55% untuk Jokowi-Maruf dan 44% untuk Prabowo-Sandi.
Pantauan tribun-timur.com, hingga pukul 17.00 WITA angka perolehan Real Count sama dengan quick count.
55,1% untuk Jokowi-Maruf dan 44,8% untuk Prabowo-Sandi.
Total suara 2.017.709 untuk petahana dan 1.699.061 untuk Prabowo.
Baca: DATA TERBARU Real Count KPU via pemilu2019.kpu.go.id Jam 17:00 wita, Segini Perolehan Suara 01 vs 02
Baca: pemilu2019.kpu.go.id, Real Count KPU Pilpres 2019 Pukul 13.00 WITA: Jokowi Unggul Tipis dari Prabowo
Baca: pemilu2019.kpu.go.id - Hasil Real Count Situng KPU Pilpres Prabowo-Sandi Hanya Unggul di 17 Provinsi
Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan untuk Prabowo-Sandi, dimana sehari sebelumnya.
Jokowi mampu merebut presentase 59% dan Prabowo hanya 41%.
Artinya presentase Prabowo naik 3%.
Untuk diketahui, penghitungan suara berdasarkan provinsi lebih banyak dimenangkan Prabowo dengan menang sementara di 19 provinsi.
Sementara Jokowi hanya menang di 15 provinsi saja.
Masing-masing Capres Cawapres memiliki titik kekuatan di provinsi tertentu dimana salah satunya menang telak.
Misal Jokowi menang telak di Jawa Tengah dengan total 521 ribu sementara Prabowo 179 ribu suara.
Lain lagi dengan Prabowo yang menang telak di daerah Sumatera.
Sumatera Barat misalnya, Prabowo unggul 118 ribu sementara petahana hanya sekitar 18 ribu saja.
(TRIBUNTIMUR.COM/RASNIGANI)
Ada Apa? SBY Perintahkan Kader Mundur dari Kantor BPN Prabowo-Sandi saat Situasi Panas
Pencoblosan Pilpres 2019 telah usai. Kini saatnya perhitungan sebelum penetapan Presiden RI periode 2019-2024 mendatang.
Meski sudah usai, kini polemik masih cukup banyak berembus di tengah masyaakat.
Cek selengkapnya:
Situasi penuh ketegangan pasca Pemilu 2019 membuat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY perintahkan kader mundur dari kantor BPN - Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi
Presiden ke-6 SBY membaca situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan.
Tak hanya itu, SBY melihat situasi bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan.
Oleh karena itu, SBY menginstruksikan pengurus dan kader partainya untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang serta bertentangan dengan kebijakan pimpinan Demokrat.
Baca: 9 Makna Kenapa Jokowi Menang Lagi dan Prabowo Kalah Lagi di Pilpres, Termasuk Balikkan Keadaan
Baca: UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019 via pemilu2019.kpu.go.id Jam 17.00, ini Selisih Jokowi vs Prabowo
Baca: Sudah Mundur dan Kalah di Pilpres, Sandiaga Uno Bisa Jadi Wagub Jakarta Lagi, Tak Ada Aturannya
Arahan SBY itu ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina Demokrat EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, dan Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan.
Surat juga ditembuskan kepada Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Selain itu, SBY menginstruksikan untuk secara terus-menerus memantau dari dekat perkembangan di Tanah Air.
“Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketua Umum (SBY-Red) pada kesempatan pertama,” tulis SBY.
Amir Syamsuddin yang dihubungi Kompas, Kamis (18/4/2019) malam, membenarkan adanya arahan SBY tersebut.
“Benar itu, benar. Intinya di butir dua. Tidak mengikuti gerakan-gerakan yang inkonstitusional,” kata Amir.
Ditanyakan lebih lanjut mengenai gerakan inkonstitusional yang dimaksud, dia enggan memaparkannya.
“Itu kan perintah. Kalau saya menduga-duga dan menjabarkan, nanti seakan-akan kita menuduh seseorang,” tambahnya.
Selain arahan dari SBY tersebut, beredar pula arahan SBY lainnya yang menyebutkan, untuk sementara waktu, seluruh pimpinan ataupun kader Demokrat yang sedang “berdinas” di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, agar sekarang juga kembali ke WP41 untuk konsolidasi.
WP41 merupakan singkatan dari Wisma Proklamasi di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta. Alamat ini merupakan alamat kantor sekretariat DPP Demokrat.
Ditanyakan apakah arahan itu berarti pengurus dan kader Demokrat ditarik dari BPN Prabowo-Sandi, Amir menolak menjabarkannya.
“Intinya, kader Demokrat di BPN atau di luar BPN, tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi,” katanya.
AHY Pastikan Demokrat Tetap Dukung Prabowo Meski SBY Kritik Kampanye Akbar
Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan partainya tetap mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
AHY mengatakan, tidak mungkin partainya keluar dari koalisi mengingat masa pemungutan suara yang jatuh pada Rabu (17/4/2019) mendatang tinggal hitungan hari.
"Enggak mungkin lah kami keluar dari koalisi. Besok tiga hari lagi tinggal pemungutan suara," kata AHY selepas debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (17/4/2019).
Sandi dan AHY siap bermain basket. (Instagram Sandiaga Uno)
Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY kritisi cara kampanye akbar Prabowo Subianto karena SBY nilai kampanye akbar Prabowo Subianto tak lazim.
Bahkan, SBY menilai Prabowo Subianto pemimpin yang rapuh hingga SBY sebut Prabowo tak penuhi syarat jadi pemimpin bangsa.
WartaKotaLive melansir TribunJatim, meski sudah mengurangi aktivitasnya di dunia politik, bukan berarti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak mengikuti perkembangan politik tanah air sama sekali.
Hal itu dibuktikan SBY dari sejumlah pandangan yang dilontarkannya terkait kondisi politik di Indonesia.
Termasuk kritik yang dilontarkannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan keberatannya soal format kampanye akbar pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hari ini.
SBY beranggapan kalau set up acara, rundown acara hingga tampilan fisik kampanye tidak menunjukkan kampanye nasional yang inklusif, melainkan terkesan eksklusif.
"Menurut saya, apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Minggu, (7/4/2019) .
SBY juga berpendapat pelaksanaan kampanye pemilu nasional sepatutnya melingkupi seluruh pihak.
Artinya, tidak memunculkan satu identitas tertentu.
"'Pemilihan Presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Karenanya, sejak awal "set up"nya harus benar. Mindset kita haruslah tetap "Semua Untuk Semua" , atau "All For All"," kata Presiden ke-6 RI tersebut.
Kepada Paslon nomor urut 02 dan juga paslon nomor urut 01, SBY mengimbau agar memerhatikan hal tersebut.
Karena menurutnya, calon pemimpin yang cara berpikir dan tekadnya untuk menjadi pemimpin bagi semua ialah pemimpin yang layak dipilih dan akan kokoh dalam menajalankan tugasnya.
"Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal "kawan dan lawan" untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh. Bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa," ungkapnya.
"Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo," dia menambahkan.(*)
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
Follow juga Instagram Tribun Timur: