Baca tanpa iklan
Minta Lapor Asosiasi
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan kalau KPU tak berwenang menanggapi hal tersebut.
Arief Budiman meminta pihak yang menemukan adanya dugaan pelanggaran melapor ke asosiasi lembaga survei politik.
Baca: Terang-terangan Dukung Prabowo-Sandi, ini Reaksi Aa Gym Usai Quick Count Menangkan Jokowi
Baca: Beredar Kabar Tim Prabowo-Sandi Bertengkar Hebat di Rumah Prabowo Subianto, Ini Kata Fadli Zon
KPU, kata Arief, bukan pihak yang berhak untuk mengakui sebuah lembaga survei politik terpercaya atau tidak.
"KPU bukan lembaga yang mengakui lembaga survei terpercaya atau tidak terpercaya," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).
"KPU itu di undang-undang disebutkan kalau mau jadi lembaga survei (yang merilis hitung cepat) harus terdaftar di KPU," jelas Arief Budiman.
Suara pasangan nomor urut 01 itu unggul atas pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Kamis (18/4/2019) pukul 08.30 WIB, hasil quick count sembilan lembaga belum mencapai 100 persen data masuk.
Baca: Foto Kemeriahan Even District 2.0 di Atrium London Phinisi Point
Baca: Pasca Pemilu, Dosen Fakultas Hukum Unhas: Mari Saling Merangkul
Namun, sisa suara sampel yang belum masuk tidak akan mengubah posisi perolehan suara berdasarkan hasil quick count.
Enam dari sembilan lembaga survei tersebut menjadi bagian dari enam lembaga survei yang dilaporkan Tim Advokasi Hukum BPN Prabowo-Sandiaga.
Lembaga itu yaitu Indo Barometer, Charta Politika, Poltracking, SMRC, LSI Denny JA dan Voxpol.
Berikut rangkuman hasil quick count lembaga, dari berbagai sumber.
1. Indobarometer data 99,67%
- Jokowi-Ma'ruf: 54,32%
- Prabowo-Sandiaga: 45,68%
2. Charta Politika data 98,55%
- Jokowi-Ma'ruf: 54,31%
- Prabowo-Sandiaga: 45,69%