Baca tanpa iklan
TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Terkait polemik mundur massalnya tenaga honorer RSUD Siwa beberapa waktu lalu, Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo mempertemukan kedua belah pihak, Senin (8/4/2019) siang.
Sejumlah perwakilan eks honorer, Direktur RSUD Siwa, Armin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, Nur Asri Idrus, bahkan Sekertaris Daerah Kabupaten Wajo, Amiruddin turut hadir.
Pada kesepatan tersebut, salah satu perwakolan eks honorer kesehatan RSUD Siwa, Nasriadi menyebut, duduk soal mereka mengundurkan diri secara massal lantaran sakit hati dan kecewa terhadap manajemen RSUD Siwa.
"Sebelumnya kita sudah lakukan pertemuan dengan Kepala Tata Usaha, pertanyakan kenapa sudah 3 bulan belum tanda tangan MoU," katanya.
"Kita malah disuruh buat MoU sendiri, pas diajukan selalu dikoreksi, kita minta filenya tidak diberikan," sambungnya.
Selain persoalan belum adanya MoU yang menjelaskan nasib mereka, mereka juga mempertanyakan terkaut perbedaan besaran gaji setiap honorer.
Terkait hal tersebut, Direktur RSUD Siwa, Armin menyebutkan, terkait belum adanya penandatanganan MoU terkait SK kolektif yang belum ditandatangani Bupati Wajo.
"Untuk nilai kontrak di MoUnya kenapa beda, karena kita menilai berdasarkan indeks kompetensi, selain itu, SPD dari keuangan juga belum keluar," katanya.
Komisi IV DPRD Wajo pun menyanyangkan adanya pengunduran diri massal para tenaga honorer tersebut. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Wajo, Husniaty, sebaiknya hal tersebut dibicarakan dulu sebelum mengambil tindakan.
"Ini sangat disayangkan, sebaiknya dibicarakan baik-baik dulu, apalagi ibu direktur sudah acc pengunduran dirinya," kata Husniaty.
Komisi IV pun meminta, agar para tenaga honorer tersebut tetap diakomodir sesuai dengan makanisme yang berlaku. (TribunWajo.com)
Laporam wartawan Tribun Timur @dari_senja